Aksi Jilid II di Kemendagri dan Mabes TNI, Solidaritas Mahasiswa Paniai Tolak DOB, Militerisasi, dan Investasi di Papua

JAKARTA, TOMEI.ID | Front Anti Militerisme dan Investasi bersama Solidaritas Mahasiswa Paniai Se-Indonesia (SMI-KP) menggelar aksi unjuk rasa serentak jilid II di depan Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI), Jakarta Pusat, Senin (29/6/2026).

Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan penolakan terhadap rencana pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Kabupaten Paniai, keberadaan militer di Papua, serta berbagai proyek investasi yang dinilai berdampak terhadap masyarakat adat.

Penanggung Jawab Umum Solidaritas Mahasiswa Paniai Se-Indonesia (SMI-KP), Paulo Mote, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat Papua kepada pemerintah pusat agar setiap kebijakan yang berkaitan dengan Papua mengedepankan dialog, penghormatan terhadap hak masyarakat adat, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

“Kami datang membawa aspirasi masyarakat Paniai dan Papua. Berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah, mulai dari pemekaran wilayah, penambahan aparat keamanan hingga investasi berskala besar, menurut kami perlu dikaji kembali karena berpotensi memperluas konflik apabila tidak melibatkan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat,” ujar Paulo Mote kepada wartawan di sela-sela aksi.

Paulo menjelaskan, Kabupaten Paniai sebagai salah satu kabupaten tertua di Papua Tengah saat ini menghadapi berbagai persoalan yang dinilai saling berkaitan, mulai dari dinamika politik lokal, rencana pembentukan enam daerah otonomi baru, masuknya perusahaan-perusahaan pertambangan, hingga penempatan aparat keamanan di sejumlah distrik.

Menurutnya, persoalan tersebut berpotensi menimbulkan konflik sosial berkepanjangan apabila penyelesaiannya tidak dilakukan melalui dialog bersama masyarakat adat.

Ia juga menilai berbagai proyek pembangunan dan investasi di Papua, termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN), perlu dievaluasi agar tidak mengabaikan hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam.

Menurut Paulo, pembangunan seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat lokal serta dilaksanakan secara transparan dan partisipatif.

Dalam aksi tersebut, Front Anti Militerisme dan Investasi bersama Solidaritas Mahasiswa Paniai Se-Indonesia menyampaikan sedikitnya 12 tuntutan kepada pemerintah pusat.

Massa aksi menolak pembentukan enam daerah otonomi baru di Kabupaten Paniai, yakni Kabupaten Moni, Paniai Timur, Paniai Barat, Wedauma, Auyatadi, dan Paniai Utara.

SMI-KP juga mendesak pemerintah mencabut izin usaha pertambangan (IUP) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) sejumlah perusahaan yang beroperasi di Papua, di antaranya PT Freeport Indonesia, PT Irja Eastern Mineral, PT Nabire Bhakti Mining, PT Kotabara Mitratama, dan PT Benliz Pacific.

Selain itu, mereka meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan gratifikasi dalam penerbitan izin pertambangan di Kabupaten Paniai yang menurut mereka dilakukan tanpa melibatkan masyarakat adat.

Massa aksi juga meminta pemerintah mengembalikan tanah adat yang diklaim digunakan untuk pembangunan pos militer, Koramil, dan Kodim di Distrik Bibida, Komopa, dan Obano. SMI-KP mendesak penarikan militer organik maupun nonorganik dari Papua serta menolak rencana pembangunan 25 batalyon baru.

Selain itu, mereka menyatakan penolakan terhadap seluruh Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua, meminta penyelesaian berbagai dugaan pelanggaran hak asasi manusia, pembebasan tahanan politik yang mereka sebut masih menjalani proses hukum, penolakan pembangunan Bandar Antariksa di Biak, pembukaan akses bagi jurnalis nasional maupun internasional ke Papua, evaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus Papua dan aktivitas perusahaan-perusahaan besar di Papua, percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat, serta menyampaikan tuntutan politik mengenai hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua sebagai solusi yang mereka pandang demokratis.

Paulo Mote menegaskan seluruh tuntutan tersebut merupakan aspirasi yang dihimpun dari berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa Papua.

Ia berharap pemerintah membuka ruang dialog yang lebih luas untuk mendengarkan suara masyarakat adat serta menyelesaikan berbagai persoalan di Papua melalui pendekatan yang damai, adil, dan menghormati hak asasi manusia.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya memperoleh tanggapan dari Kementerian Dalam Negeri, Mabes TNI, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta pihak-pihak terkait lainnya guna memenuhi prinsip keberimbangan dan akurasi pemberitaan. [*].