JAYAPURA, TOMEI.ID | Aksi bertajuk “Papua Krisis Kemanusiaan dan Darurat Militer” yang digelar mahasiswa di Kota Jayapura pada Senin (27/4/2026) berakhir dengan penyerahan langsung sejumlah aspirasi kepada DPR Provinsi Papua dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI Perwakilan Papua.
Aksi tersebut berlangsung di beberapa titik dalam Kota Jayapura sebelum massa akhirnya terpusat di kawasan Lingkaran Abepura, dengan pengawalan aparat keamanan yang ketat, terukur, dan penuh kewaspadaan di tengah potensi eskalasi situasi.
Sejumlah pejabat turut hadir menerima aspirasi mahasiswa, di antaranya Ketua DPR Provinsi Papua Denny Henry Bonai, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Lukas Christian Sohilait, serta Ketua Komnas HAM RI Perwakilan Papua Fritz Ramandey.
Mahasiswa Soroti Konflik dan Kekerasan Sipil
Dalam orasi perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Cenderawasih (Uncen), Ketua BEM FKM Uncen menyoroti meningkatnya eskalasi konflik bersenjata di sejumlah wilayah seperti Dogiyai, Puncak, Paniai, dan Yahukimo.
Ia menilai bahwa dalam berbagai insiden tersebut, korban utama justru berasal dari masyarakat sipil yang tidak terlibat dalam konflik, dengan dampak kemanusiaan yang luas, mendalam, dan terus berulang di lapangan.
“Yang terjadi di Dogiyai, Puncak, Paniai, dan Yahukimo tidak menyasar kelompok bersenjata, tetapi rakyat sipil. Kami mengutuk dan mendesak Presiden Republik Indonesia segera menarik militer dari daerah konflik,” tegasnya dalam orasi.
Mahasiswa juga mendesak pemerintah untuk menghentikan penetrasi militer di wilayah Papua serta mengevaluasi dan menghentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai berdampak langsung terhadap ruang hidup masyarakat adat.
Komnas HAM: Aspirasi Harus Disampaikan Tanpa Kekerasan
Ketua Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Fritz Ramandey, yang menerima langsung aspirasi massa aksi, menilai bahwa aksi tersebut menunjukkan adanya peningkatan kesadaran mahasiswa dalam menyampaikan pendapat secara lebih tertib dan terorganisir.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat insiden kecil di beberapa titik seperti Waena dan sekitar Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ), namun intensitasnya dinilai lebih terkendali dibanding aksi-aksi sebelumnya.
“Dalam memperjuangkan hak asasi manusia, tidak boleh melanggar hak asasi orang lain, termasuk aspek keamanan. Ini menjadi pola yang harus terus diperbaiki,” ujarnya.
Apresiasi Pendekatan Aparat dan Kehadiran DPR Papua
Fritz juga mengapresiasi pendekatan aparat keamanan yang dinilai mulai mengedepankan metode persuasif dibandingkan tindakan represif di lapangan. Menurutnya, pendekatan soft approach serta kemampuan negosiasi aparat perlu terus diperkuat melalui pelatihan berkelanjutan.
Ia turut menyoroti kehadiran langsung Ketua DPR Papua yang turun menemui massa aksi sebagai langkah positif dalam meredam potensi eskalasi konflik yang lebih luas, berbahaya, dan tidak terkendali di lapangan.
“Kalau DPR tidak hadir, potensi konflik bisa meningkat. Kehadiran langsung untuk menerima aspirasi seperti ini adalah langkah yang baik,” katanya.
Lebih lanjut, Fritz menegaskan bahwa aksi tersebut membawa pesan moral kuat terkait situasi hak asasi manusia di Papua yang membutuhkan respons serius dari negara secara cepat, transparan, dan berkeadilan.
Berdasarkan data yang diterima Komnas HAM, terdapat tujuh orang yang saat ini masih menjalani perawatan medis di wilayah Mulia, serta 15 orang lainnya telah terverifikasi meninggal dunia di sejumlah wilayah konflik.
“Ini tidak bisa dibiarkan. Harus ada proses penyelesaian yang jelas dan transparan. Aksi hari ini bisa menjadi role model penyampaian aspirasi ke depan,” pungkasnya. [*].
