Aksi Penolakan DOB Paniai di Nabire Berujung Pembubaran Paksa, Mahasiswa Soroti Ancaman bagi Tanah Adat dan Lingkungan

NABIRE, TOMEI.ID | Aksi mimbar bebas yang digelar Solidaritas Mahasiswa Se-Indonesia asal Paniai Kota Studi Nabire (SMI-KP) di depan Pasar Karang Tumaritis, Nabire, Papua Tengah, Senin (18/5/2026), berujung pembubaran paksa.

Aksi tersebut mengusung penolakan terhadap rencana Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah Paniai yang dinilai berpotensi mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat, lingkungan, dan ruang hidup Orang Asli Papua (OAP).

Dalam aksi itu, mahasiswa menolak sejumlah agenda pemekaran wilayah seperti Kabupaten Delema Jaya, Paniai Barat, dan Wedauma. Mereka menilai kebijakan pemekaran daerah tidak hanya berdampak pada perubahan administrasi pemerintahan, tetapi juga membuka ruang ekspansi investasi, pergeseran hak ulayat masyarakat adat, meningkatnya arus transmigrasi, hingga ancaman kerusakan lingkungan di wilayah adat Paniai.

Massa aksi menyampaikan bahwa pemekaran wilayah berpotensi mempersempit ruang hidup masyarakat adat akibat meningkatnya eksploitasi sumber daya alam dan pembangunan yang tidak berpihak kepada masyarakat lokal. Mereka juga menyoroti dampak ekologis yang dinilai dapat mengancam hutan, sungai, sumber air bersih, serta keseimbangan ekosistem di wilayah pegunungan Papua.

Dalam seruannya, massa aksi menegaskan bahwa tanah adat merupakan warisan leluhur yang harus dijaga bersama demi masa depan generasi Papua.

“Tanah ini adalah titipan leluhur. Mari pahami, kritisi, dan tentukan sikap bersama. Kehadiranmu adalah bentuk nyata solidaritas dan rasa cinta terhadap tanah dan masa depan Paniai,” demikian seruan massa aksi.

Aksi tersebut mendapat pengawalan aparat gabungan dari TNI, Polri, Brimob, dan Satpol PP. Berdasarkan kronologi yang dihimpun, aparat mulai tiba di lokasi sekitar pukul 08.30 WIT dengan membawa dua unit truk Dalmas, satu unit kendaraan intelijen, serta kendaraan Satdik Polres Nabire untuk mengamankan jalannya kegiatan.

Di lokasi, aparat terlihat membawa perlengkapan pengamanan seperti tameng dan perlengkapan pengendalian massa lainnya. Kehadiran aparat dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan selama aksi berlangsung.

Sebelum aksi digelar, mahasiswa mengaku telah menerima intimidasi dan tekanan dari sejumlah pihak. Pada Minggu malam (17/5/2026) sekitar pukul 23.29 WIT, muncul penolakan dari sejumlah tokoh Suku Moni terkait agenda aksi penolakan DOB tersebut.

Tokoh adat, pemuda, dan masyarakat Suku Moni diketahui mendukung pembentukan DOB Kabupaten Moni dari wilayah induk Kabupaten Paniai. Mereka menilai aksi penolakan yang dilakukan mahasiswa dapat menghambat perjuangan pemekaran daerah yang selama ini diperjuangkan sebagian masyarakat.

Selain itu, penghuni Asrama Mahasiswa Paniai di kawasan Kalibobo mengaku didatangi sejumlah orang tak dikenal menggunakan sepeda motor sekitar pukul 00.08 WIT. Mereka disebut mempertanyakan aktivitas mahasiswa di asrama sebelum meninggalkan lokasi beberapa saat kemudian.

Sekitar pukul 01.30 WIT, Ketua GMNI dan KNPI disebut melakukan audiensi dengan penghuni asrama dan panitia aksi di Sekretariat Honai Yamewa Paniai Putra. Dalam pertemuan itu, pihak KNPI dikabarkan menawarkan agar agenda mimbar bebas diubah menjadi konferensi pers guna menghindari potensi bentrokan di lapangan.

Menurut pihak KNPI, terdapat informasi bahwa kelompok masyarakat pendukung DOB Moni telah bersiap membubarkan aksi tersebut. Mereka juga menilai aspirasi terkait DOB masih berada dalam proses pembahasan dan tindak lanjut oleh pihak berwenang.

Sekitar pukul 08.00 WIT, massa aksi bergerak dari Sekretariat Honai Yamewa menuju Pasar Karang Tumaritis sambil membawa spanduk, poster, pengeras suara, dan atribut aksi lainnya.

Setibanya di lokasi, massa mulai melakukan pemasangan tali komando dan menyampaikan orasi secara terbuka sambil menunggu bergabungnya peserta aksi dari berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat.

Situasi mulai memanas sekitar pukul 09.43 WIT ketika dua unit mobil yang disebut membawa massa pendukung DOB Moni tiba di lokasi aksi.

Dalam kronologi panitia, kelompok tersebut disebut langsung membubarkan aksi secara paksa tanpa melalui negosiasi dengan koordinator lapangan maupun penanggung jawab kegiatan.

Massa aksi mengaku tali komando dirusak serta spanduk dan pamflet aksi dirobek oleh kelompok pembubaran. Dalam kronologi yang dihimpun panitia, sejumlah orang juga disebut membawa senjata tajam seperti parang, pisau, dan kampak saat mendatangi lokasi aksi.

Akibat situasi yang semakin memanas, massa aksi bersama koordinator lapangan akhirnya membubarkan diri dan kembali ke Sekretariat Honai Yamewa di kawasan Kalibobo sekitar pukul 09.59 WIT guna menghindari bentrokan lebih lanjut.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak KNPI, GMNI, aparat keamanan, maupun kelompok pendukung pemekaran Kabupaten Delema Jaya terkait insiden pembubaran aksi tersebut.

Secara independen dan akurat, Tomei.id masih berupaya melakukan konfirmasi kepada seluruh pihak terkait guna memperoleh keterangan dan klarifikasi lebih lanjut. [*].