Aksi Tolak PSN dan Militerisme di Manokwari Ricuh, Aparat Tembakkan Gas Air Mata ke Massa

MANOKWARI, TOMEI.ID | Aksi demonstrasi yang digelar Solidaritas Rakyat Papua Barat Bergerak untuk menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) dan militerisme di Tanah Papua berakhir ricuh di kawasan Wosi, Kabupaten Manokwari, Kamis (7/5/2026).

Aparat keamanan membubarkan massa dengan tembakan gas air mata setelah situasi di titik aksi memanas dan terjadi ketegangan antara demonstran dan aparat pengamanan.

Demonstrasi tersebut melibatkan berbagai elemen masyarakat sipil, mulai dari aktivis mahasiswa, aktivis perempuan, organisasi gereja, hingga organisasi kemahasiswaan seperti GMKI dan PMKRI. Massa aksi memulai long march dari kawasan Amban menuju Makalo, Sanggeng, hingga Segitiga Haji Bauw sambil menyampaikan orasi secara bergantian.

Sepanjang perjalanan aksi, massa membawa spanduk, poster tuntutan, dan meneriakkan penolakan terhadap PSN serta kehadiran militer non-organik yang dinilai memperburuk situasi keamanan dan kemanusiaan di Tanah Papua.

Ketegangan mulai meningkat saat massa tiba di kawasan Wosi. Aparat kepolisian melakukan barikade jalan guna membatasi pergerakan demonstran menuju titik aksi berikutnya. Situasi kemudian memuncak menjelang siang setelah aparat menembakkan gas air mata ke arah massa aksi untuk membubarkan kerumunan.

Dalam insiden tersebut, dua demonstran dilaporkan diamankan aparat keamanan. Meski mendapat tekanan dan pembubaran paksa, massa aksi tetap bertahan di lokasi hingga sore hari sekitar pukul 18.00 WIT sambil terus menyampaikan tuntutan mereka secara terbuka.

Dalam orasinya, Wetinus Kobak menegaskan bahwa investasi dan proyek-proyek strategis nasional di Tanah Papua tidak menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat adat. Ia menilai kehadiran investasi justru memperkuat praktik militerisme di Papua.

“Investasi dan PSN tidak memberi manfaat bagi rakyat Papua, tetapi memperkuat militerisme di tanah ini,” tegasnya.

Sementara itu, Maria Kebar menyoroti persoalan kemanusiaan yang terjadi di Kabupaten Tambrauw. Ia meminta pemerintah dan lembaga adat serius menangani kasus kekerasan serta pengungsian warga sipil yang terus terjadi di Papua.

Orator lainnya, Viktor Rayar, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap PSN dan militerisme yang dinilai menjadi pemicu pelanggaran hak asasi manusia di Tanah Papua.

Koordinator aksi, Nebot Diwogipa, membacakan sejumlah tuntutan massa. Di antaranya mendesak penutupan PT Freeport Indonesia, penghentian aktivitas tambang emas ilegal di Pegunungan Arfak, penarikan militer non-organik dari Tanah Papua, pencabutan PSN, penolakan pembangunan Bandara Antariksa di Biak, hingga penyelesaian persoalan pengungsi internal di Papua.

Di tengah jalannya aksi, Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, sempat menemui massa dan memberikan arahan sebelum demonstran melanjutkan perjalanan menuju titik aksi berikutnya.

Selain itu, Wakil Ketua DPR Papua Barat, Petrus Mackbon, turut menerima aspirasi massa dan berjanji akan menyampaikannya kepada pimpinan DPR Papua Barat.

Aksi demonstrasi akhirnya berakhir sekitar pukul 18.30 WIT setelah seluruh tuntutan diserahkan kepada DPR Papua Barat dan Majelis Rakyat Papua Barat. Selama aksi berlangsung, aparat melakukan pengalihan arus lalu lintas di kawasan Wosi guna mengantisipasi kemacetan dan konsentrasi massa di pusat kota. [*].