Aksi Wamena Sempat Memanas, Tuntutan Kemanusiaan Papua Pegunungan Menggema hingga di DPR

WAMENA, TOMEI.ID | Gelombang aksi masyarakat Papua Pegunungan mengguncang halaman Kantor DPR Papua Pegunungan, Senin (27/4/2026), dengan membawa tuntutan serius terkait krisis kemanusiaan yang dinilai terus memburuk di wilayah konflik.

Aksi yang melibatkan massa dari berbagai elemen yang tergabung dalam Forum Pribumi Papua Pegunungan ini menyuarakan aspirasi kolektif dari delapan kabupaten, menyoroti dampak konflik bersenjata yang berkepanjangan terhadap kehidupan masyarakat sipil.

Dalam tuntutan resminya, massa mengajukan empat poin utama, yakni membuka akses bagi lembaga internasional dan tim kemanusiaan ke Papua, menarik pasukan militer dan aparat keamanan dari wilayah konflik, menghentikan operasi keamanan yang dinilai terus memakan korban jiwa, serta meninjau ulang kebijakan dan produk hukum yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat Papua, termasuk Otonomi Khusus.

Ketua Forum Pribumi Papua Pegunungan, Yusup Yikwa, menegaskan bahwa persoalan Papua bukan sekadar konflik biasa, melainkan krisis kemanusiaan yang telah berlangsung lama dan membutuhkan pendekatan luar biasa.

“Kejahatan kemanusiaan di Papua merupakan kejahatan tingkat tinggi yang berlangsung sistematis, masif, dan telah terjadi lebih dari enam dekade. Negara harus segera menghadirkan solusi melalui dialog damai yang bermartabat,” tegasnya.

Ia menilai pendekatan keamanan yang selama ini ditempuh justru memperparah situasi di lapangan. Dampaknya dirasakan langsung oleh kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan lansia yang menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, serta rasa aman dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam nada kecaman keras yang mencerminkan kekecewaan mendalam terhadap kebijakan negara, kritik tajam juga diarahkan kepada negara yang dinilai lebih berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam dibandingkan perlindungan terhadap masyarakat adat.

“Negara hadir hanya untuk kepentingan sumber daya alam, sementara orang asli Papua diperlakukan tidak manusiawi,” ujarnya.

Ia bahkan mengingatkan adanya potensi mobilisasi massa yang lebih luas dan berkelanjutan di berbagai daerah apabila tuntutan tersebut tidak segera direspons secara serius, adil, dan transparan oleh pemerintah pusat.

Aspirasi massa akhirnya diterima langsung oleh Ketua DPR Papua Pegunungan, Yos Elopere, yang menegaskan komitmennya untuk membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.

“Kami tidak melarang pihak-pihak yang bertikai, tetapi jangan sampai masyarakat sipil, anak-anak, perempuan, dan warga yang tidak tahu persoalan menjadi korban. Aparat non-organik harus ditarik agar masyarakat bisa hidup tenang,” tegasnya.

Ia juga menyoroti berbagai laporan masyarakat terkait tindakan aparat di kampung-kampung yang dinilai mengganggu aktivitas warga, mulai dari perusakan fasilitas hingga tindakan represif yang salah sasaran.

“Ini kekeliruan serius. Jangan sampai rakyat kecil terus menjadi korban. Aspirasi ini harus didengar hingga ke Presiden,” tambahnya.

Di tengah penyampaian aspirasi, aksi sempat diwarnai ketegangan dan kericuhan kecil yang memicu kekhawatiran publik luas. Namun situasi dapat dikendalikan secara cepat dan terukur, dan substansi tuntutan tetap tersampaikan secara tegas kepada pihak legislatif terkait.

Aksi ini menegaskan bahwa desakan penyelesaian konflik Papua melalui pendekatan kemanusiaan dan dialog damai terus menguat, serta kini semakin terartikulasikan dalam ruang-ruang resmi pemerintahan daerah. [*].