Aktivis HAM Papua Desak Penghentian Perang Suku: Konflik Horizontal Dinilai Percepat Ancaman Kepunahan Etnis Papua

NABIRE, TOMEI.ID | Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Papua, Selpius Bobii, menyerukan penghentian perang suku yang masih terjadi di sejumlah wilayah di Tanah Papua. Ia menilai konflik horizontal antarsesama orang Papua tidak hanya memicu kehancuran sosial, tetapi juga memperbesar ancaman terhadap keberlangsungan etnis Papua yang kini menghadapi berbagai tekanan multidimensi.

Dalam pernyataan reflektif yang disampaikan di Nabire, Jumat (15/5/2026), Selpius menegaskan bahwa masyarakat Papua saat ini seharusnya memusatkan perhatian pada upaya penyelamatan generasi dan masa depan Papua, bukan terjebak dalam konflik internal yang berkepanjangan.

Menurutnya, perang suku merupakan praktik lama yang bertentangan dengan nilai Hak Asasi Manusia, ajaran Injil, serta falsafah budaya luhur masyarakat Papua yang menjunjung tinggi kehidupan dan persaudaraan.

“Perang suku adalah kebiasaan lama yang sangat kontras dengan nilai-nilai luhur, yakni Hak Asasi Manusia dan ajaran Injil,” tulis Selpius dalam keterangan resmi yang diterima tomei.id di Nabire, pada hari yang sama.

Ia menekankan bahwa hak hidup manusia tidak boleh dirampas oleh siapa pun dengan alasan apa pun, sebab kehidupan merupakan anugerah Tuhan yang melekat pada setiap manusia.

Selpius juga menegaskan bahwa Injil sejatinya mengajarkan keselamatan, pembebasan, kasih, dan kehidupan, bukan kekerasan ataupun pembunuhan. Dalam tradisi budaya Papua sendiri, kata dia, terdapat nilai adat yang melarang tindakan menghilangkan nyawa sesama manusia.

“Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai kehidupan makhluk ciptaan Tuhan, terlebih manusia yang adalah citra Allah yang kelihatan di bumi,” ujarnya.

Ia menilai perang suku justru membuka ruang bagi melemahnya persatuan orang asli Papua di tengah situasi sosial, politik, dan ekonomi yang terus berkembang. Konflik horizontal, lanjutnya, berpotensi memperparah luka sosial dan menghambat upaya pembangunan perdamaian di Tanah Papua.

Dalam pernyataannya, Selpius turut menyoroti praktik politik pecah belah yang menurutnya selama ini memperlemah solidaritas masyarakat Papua.

“Negara Indonesia sudah lama menerapkan politik ‘devide et impera’ atau pecah belah dan menjajah bangsa Papua,” katanya.

Karena itu, ia mengajak masyarakat Papua, khususnya di wilayah Lapago dan Meepago, untuk menghentikan konflik antarsuku dan kembali membangun persaudaraan sebagai sesama ras Melanesia.
“Marilah kita merajut kembali tali persaudaraan sebagai etnis Papua ras Melanesia yang sudah rusak karena konflik dan perang suku,” serunya.

Selpius menegaskan bahwa bangsa Papua saat ini sedang menghadapi tantangan besar akibat konflik politik, sosial, ekonomi, serta persoalan kemanusiaan yang berkepanjangan. Menurutnya, hanya persatuan dan solidaritas yang dapat menjaga keberlangsungan masyarakat Papua di masa depan.

“Hanya dengan persaudaraan dan persatuan bangsa Papua yang kokoh, maka kita akan meraih impian bangsa Papua, yaitu bebas, merdeka, dan damai sejahtera,” tulisnya.

Menutup pernyataannya, Selpius mengajak seluruh masyarakat Papua memadamkan kebencian, mengedepankan rekonsiliasi, dan menyelamatkan generasi Papua dari ancaman perpecahan berkepanjangan.

“Padamkan kobaran api kebencian di dalam hati kita, dan marilah kita merajut kembali persaudaraan dan persatuan untuk selamatkan etnis Papua yang tersisa dari kepunahan, dan selamatkan Tanah Air Papua dari kehancuran,” pungkasnya. [*].