Aliansi Mahasiswa Papua Pegunungan Desak Penarikan Militer Non-Organik, Soroti Dampak Konflik dan Krisis Kemanusiaan

JAYAPURA, TOMEI.ID | Aliansi Mahasiswa bersama organisasi kepemudaan (OKP) Cipayung Pribumi Papua Pegunungan mendesak pemerintah pusat segera menarik militer non-organik dari seluruh Tanah Papua, khususnya wilayah Papua Pegunungan, dalam aksi damai yang digelar di Wamena, 27 April 2026.

Desakan tersebut ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, Panglima TNI, Panglima Polri, serta kementerian terkait, sebagai bagian dari tuntutan penghentian konflik bersenjata yang dinilai terus berdampak pada masyarakat sipil.

Aksi yang berlangsung di Kantor DPR Provinsi Papua Pegunungan sempat diwarnai ketegangan antara massa dan aparat kepolisian. Namun, situasi berhasil dikendalikan oleh koordinator lapangan sehingga kegiatan kembali berjalan kondusif dan berlanjut dengan penyampaian pernyataan sikap.

Setelah kondisi terkendali, massa kembali ke halaman kantor DPR dan membacakan tuntutan di hadapan Ketua DPR Papua Pegunungan bersama sejumlah anggota dewan.

Koordinator aksi, Yulianus Kepno, dalam keterangannya kepada tomei.id, Selasa (28/4/2026), menyebut kondisi Papua saat ini sebagai “zona darurat militer” dan menyoroti dugaan pelanggaran HAM yang dinilai berlangsung secara sistematis dalam rentang waktu panjang.

Ia juga menyinggung sejarah integrasi Papua ke dalam Indonesia pada 1 Mei 1963 serta pelaksanaan Pepera 1969 yang dinilai tidak demokratis, dan menurutnya menjadi akar persoalan yang hingga kini belum terselesaikan.

Menurut aliansi, kehadiran militer non-organik justru memperparah konflik dan meningkatkan jumlah pengungsi. Mereka mengklaim jumlah warga terdampak pada 2026 telah mencapai lebih dari 100 ribu jiwa, dengan konsekuensi serius terhadap akses pendidikan, layanan kesehatan, serta perlindungan kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, dan lanjut usia.

Selain penarikan militer, massa juga mendorong penyelesaian konflik melalui dialog damai antara pemerintah Indonesia dan kelompok TPNPB-OPM sebagai langkah strategis untuk menghentikan siklus kekerasan.

Respons DPR Papua Pegunungan

Ketua DPR Papua Pegunungan, Yos Elopere, menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan meneruskannya kepada pemerintah pusat melalui kementerian terkait, termasuk Kementerian Hak Asasi Manusia.

Ia mengakui adanya kehadiran aparat non-organik di sejumlah kampung yang memicu keresahan masyarakat. Menurutnya, penempatan aparat seharusnya berada di fasilitas resmi seperti markas batalion atau Kodim, bukan di tengah permukiman warga sipil.

Yos juga menyoroti dugaan tindakan aparat yang dinilai merugikan warga, seperti perusakan kebun, penembakan ternak, hingga perlakuan diskriminatif.

“Kalau terjadi konflik, jangan sampai masyarakat kecil yang menjadi korban. Itu yang harus dihindari,” ujarnya.

Ia turut meminta pemerintah pusat, termasuk Presiden dan Panglima TNI, agar mendengarkan aspirasi masyarakat Papua Pegunungan yang disebut masih hidup dalam kondisi trauma akibat konflik berkepanjangan.

Tuntutan Massa

Aliansi mahasiswa menuntut pemerintah segera membuka akses seluas-luasnya bagi jurnalis internasional serta tim kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk masuk ke Papua, sekaligus menarik seluruh militer non-organik dari Tanah Papua dan menghentikan konflik bersenjata yang terus menimbulkan korban sipil.

Selain itu, mereka mendorong dilakukannya dialog damai antara pemerintah Indonesia dan TPNPB-OPM sebagai solusi penyelesaian konflik, serta menegaskan akan melakukan konsolidasi gerakan rakyat Papua dan menolak kebijakan pemerintah apabila tuntutan tersebut tidak direspons secara serius.

Aksi ini disebut sebagai bagian dari konsolidasi gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil Papua Pegunungan yang mendorong penyelesaian konflik secara damai, adil, dan bermartabat.

Tuntutan tersebut, menurut aliansi, tidak hanya mencerminkan aspirasi mahasiswa, tetapi juga suara kolektif masyarakat yang selama ini terdampak langsung oleh konflik berkepanjangan di Papua. Mereka menilai, tanpa langkah konkret dari pemerintah, potensi eskalasi konflik dan krisis kemanusiaan akan terus berulang.

Aliansi mahasiswa juga menegaskan akan terus mengawal isu ini melalui berbagai bentuk aksi lanjutan, baik konsolidasi internal maupun mobilisasi terbuka, sebagai upaya menekan pemerintah agar segera mengambil kebijakan yang berpihak pada perlindungan masyarakat sipil dan penyelesaian konflik secara bermartabat. [*].