JAYAPURA, TOMEI.ID | Ketegangan geopolitik di kawasan Selat Hormuz sejak awal Maret 2026 mulai memicu kekhawatiran terhadap stabilitas pasokan energi global. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi pasar minyak dunia dan berdampak pada negara-negara pengimpor energi, termasuk Indonesia.
Dampak awal mulai terlihat dari potensi penurunan lalu lintas kapal tanker serta kemungkinan kenaikan harga minyak dunia yang dapat memberi tekanan pada perekonomian nasional.
Analis ekonomi politik Kusfiardi menilai langkah pemerintah mengalihkan sebagian impor minyak ke Amerika Serikat merupakan respons cepat yang patut diapresiasi. Namun kebijakan tersebut dinilai masih bersifat taktis dan belum menyentuh persoalan mendasar sektor energi nasional.
“Pengalihan impor minyak itu langkah taktis yang cukup cerdas untuk jangka pendek. Tetapi masalah utamanya adalah ketergantungan energi Indonesia yang masih sangat tinggi,” kata Kusfiardi dalam keterangan pers dari Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Kusfiardi menjelaskan struktur energi nasional hingga kini masih sangat bergantung pada minyak impor. Meski pemerintah memperkirakan dampaknya hanya sekitar 19–20 persen dari total kebutuhan energi nasional, angka tersebut tetap menunjukkan kerentanan Indonesia terhadap gejolak pasar energi global.
Kusfiardi juga menilai pemerintah belum maksimal mendorong investasi pada sektor energi terbarukan serta percepatan pembangunan kilang minyak di dalam negeri.
“Akibatnya, setiap terjadi krisis global, Indonesia selalu menghadapi kepanikan pasar dan tambahan beban anggaran negara,” kata Kusfiardi.
Kusfiardi memperingatkan potensi lonjakan harga minyak dunia hingga 100 hingga 120 dolar Amerika Serikat per barel apabila ketegangan di kawasan Teluk semakin meningkat.
Kondisi tersebut dinilai dapat memberi tekanan serius terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut perhitungan ekonomi, setiap kenaikan harga minyak sebesar satu dolar Amerika Serikat di atas asumsi harga minyak dalam APBN 2026 berpotensi menambah beban negara sekitar Rp10 triliun.
Jika harga minyak menembus kisaran 100 hingga 120 dolar Amerika Serikat per barel, beban fiskal negara bahkan diperkirakan dapat membengkak hingga sekitar Rp515 triliun.
Dari sisi geopolitik, Kusfiardi juga menilai Indonesia masih terlihat pasif dalam merespons dinamika keamanan di kawasan Teluk Persia, termasuk di jalur strategis Selat Hormuz.
Sebagai anggota G20 dan negara maritim besar, Indonesia dinilai memiliki posisi strategis untuk memainkan peran diplomasi yang lebih aktif dalam menjaga stabilitas jalur pelayaran global.
“Indonesia memiliki posisi strategis untuk mendorong dialog internasional atau kerja sama dengan negara-negara Teluk guna menjaga keamanan jalur pelayaran global,” kata Kusfiardi.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah tengah melakukan upaya diplomasi terkait dua kapal tanker milik Pertamina International Shipping yang terjebak di kawasan Selat Hormuz.
“Kita sedang melakukan upaya diplomasi agar ada cara terbaik supaya kapal tersebut bisa keluar dari Selat Hormuz,” kata Bahlil di Jakarta, Selasa (3/3/2026) lalu.
Pemerintah juga memastikan stabilitas harga bahan bakar minyak bersubsidi tetap dijaga agar tidak memberatkan masyarakat menjelang Hari Raya Idulfitri.
“Untuk harga BBM subsidi, saya pastikan sampai dengan Hari Raya tidak ada kenaikan, sekalipun terjadi kenaikan harga minyak akibat perang Israel, Amerika, dan Iran,” kata Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/3/2026).
Selain tekanan terhadap APBN, Kusfiardi juga menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian global.
Kusfiardi menilai koordinasi kebijakan antara sektor fiskal, moneter, dan energi masih perlu diperkuat agar Indonesia lebih siap menghadapi dampak krisis energi global.
“Krisis Selat Hormuz harus menjadi peringatan serius bagi Indonesia. Tanpa diversifikasi energi, reformasi subsidi, dan diplomasi ekonomi yang kuat, Indonesia akan terus rentan terhadap krisis global,” kata Kusfiardi. [*].
