JAYAPURA, TOMEI.ID | Ketua Umum DPP Partai Golkar ke-12 yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia ke-19, Bahlil Lahadalia, secara resmi membuka Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Papua di Hotel Sunni Abepura, Kota Jayapura, Jumat (17/10/2025).
Dalam sambutannya, Bahlil menegaskan bahwa kehadiran Partai Golkar di Tanah Papua bukan sekadar urusan kekuasaan, melainkan bentuk politik pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
“Golkar sejak awal berjuang untuk Papua. Saat pemekaran wilayah, Golkar berada di garda depan memperjuangkan lahirnya provinsi-provinsi baru, termasuk Papua Barat Daya,” ujar Bahlil.
Ia menekankan, perjuangan politik tersebut tidak mudah karena membutuhkan keberanian dan komitmen moral untuk membela kepentingan rakyat Papua di tingkat nasional.
“Tidak mudah menembus tembok besar di Jakarta untuk memperjuangkan Papua. Hanya orang yang punya hati dan komitmen kuat terhadap rakyat yang bisa melakukannya,” tegasnya.
Bahlil juga mendorong generasi muda Papua untuk tidak menjauh dari dunia politik. Menurutnya, politik adalah instrumen perubahan yang sah dan efektif untuk memperjuangkan kemajuan Tanah Papua.
“Anak-anak muda Papua jangan alergi terhadap politik. Kalau ingin membuat perubahan bagi bangsa dan Tanah Papua, maka politik adalah jalannya,” pesan Bahlil.
Sebagai Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM, ia mengingatkan pentingnya konsolidasi internal dan perluasan jangkauan politik Golkar di seluruh wilayah Papua.
“Golkar Papua harus memperkuat barisan dan memperluas jangkauan politiknya. Saya yakin, di bawah kepemimpinan baru, Golkar Papua akan menjadi kekuatan utama di tanah ini,” katanya.
Menutup sambutannya, Bahlil mengajak seluruh kader untuk menjaga kebersamaan dan semangat gotong royong dalam membangun masa depan Papua.
“Golkar adalah rumah besar kita semua. Mari kita jaga dan rawat bersama demi Papua yang damai, maju, dan sejahtera,” pungkasnya.
Musda XI Partai Golkar Papua dihadiri para kepala daerah, pengurus DPD kabupaten/kota, serta tokoh masyarakat dari berbagai wilayah Papua, yang menandai konsolidasi politik menuju agenda pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berkeadilan. [*].
