JAYAPURA, TOMEI.ID | Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Cenderawasih atau BEM Uncen, Jayapura, Papua kembali menunjukkan peran strategisnya dalam mengawal arah pembangunan Papua, khususnya di Daerah Otonomi Baru (DOB).
Melalui seminar ilmiah bertajuk “Akselerasi Tantangan dan Peluang: Dampak Efisiensi Anggaran dalam Memajukan Pembangunan Sektor Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, dan Infrastruktur Daerah Otonomi Baru 6 Provinsi di Papua”, BEM Uncen mengangkat kritik dan analisis terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini diberlakukan pemerintah pusat.
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Susteran Maranatha, Prumnas I Waena, Jayapura, Selasa (17/6), secara khusus membedah implikasi dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran.
Kebijakan ini dinilai memberikan dampak langsung terhadap proses konsolidasi pemerintahan, penguatan sumber daya manusia (SDM), dan pembangunan infrastruktur dasar di enam provinsi baru Papua.
Wakil Rektor III Universitas Cenderawasih, Dr. Septinus Saa, membuka secara resmi kegiatan tersebut. Ia menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif BEM Uncen yang mampu menghadirkan forum diskusi ilmiah sebagai wujud kontribusi akademik terhadap pembangunan daerah.
“Penguatan kelembagaan birokrasi, peningkatan kualitas SDM, dan percepatan infrastruktur dasar masih menjadi tantangan utama yang harus dijawab secara serius,”ujar Dr. Septinus.
Seminar ini menghadirkan pembicara-pembicara kunci, seperti Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua, Anthoninus M. Ayorbaba, S.H., M.Si.; Dekan Fakultas Hukum Uncen, Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.H., M.A., M.Hum.; serta Wakil Ketua III DPR Papua, H. Supriadil Lailing, S.Ap.
Acara turut dihadiri oleh ratusan mahasiswa lintas fakultas, praktisi pembangunan, serta perwakilan organisasi kemahasiswaan dari sejumlah perguruan tinggi di Jayapura.
Ketua BEM Uncen, Yanes Hisage, menegaskan pentingnya peran mahasiswa sebagai elemen kritis dalam menjaga akuntabilitas kebijakan negara.
Ia menyoroti bahwa meski efisiensi anggaran bertujuan menjaga keseimbangan fiskal, transisi kelembagaan di DOB justru menghadapi risiko keterbatasan kapasitas anggaran dalam menjawab kebutuhan mendesak masyarakat.
“Kebijakan ini memiliki sisi positif, namun DOB yang masih dalam tahap pembentukan menghadapi tekanan yang besar. Efisiensi anggaran tanpa mitigasi yang matang dapat memperlambat penguatan institusi lokal,” ungkap Yanes.
Dalam sesi diskusi, para narasumber menyoroti pentingnya sinkronisasi antara perencanaan pembangunan pusat dan daerah. Mereka menekankan bahwa keberlanjutan layanan publik dasar serta pembangunan infrastruktur di wilayah geografis menantang seperti Papua harus tetap menjadi prioritas, meski di tengah kebijakan efisiensi.
“Realitas di lapangan menunjukkan masih adanya ketimpangan antara kebutuhan dan kapasitas fiskal daerah. Oleh karena itu, forum seperti ini penting sebagai bahan masukan untuk kebijakan strategis yang tepat sasaran,” ujar Prof. Frans Reumi.
Kegiatan ini selain menjadi ajang ilmiah, juga memperluas jejaring kolaborasi antara mahasiswa, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya. Harapannya, forum ini mampu melahirkan rumusan kebijakan pembangunan yang berakar dari kondisi nyata di lapangan.
“BEM Uncen akan terus konsisten menggelar forum ilmiah regional yang inklusif. Kolaborasi dengan DPR Papua, akademisi, dan elemen masyarakat menjadi kunci agar setiap rekomendasi pembangunan betul-betul berpihak pada kepentingan masyarakat DOB,” tutup Yanes Hisage. [*]
