NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kejaksaan Tinggi Papua terkait Penanganan Masalah Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Senin (18/5/2026).
Penandatanganan kerja sama tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat pengawalan hukum terhadap agenda pembangunan di Provinsi Papua Tengah sebagai daerah otonomi baru (DOB).
Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menegaskan bahwa sinergi bersama Kejaksaan Tinggi Papua menjadi fondasi penting dalam memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai aturan hukum, tepat sasaran, serta bebas dari penyimpangan administrasi maupun anggaran.
Berikut sejumlah foto yang diabadikan media tomei.id.
Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) bersama Kejaksaan Tinggi Papua terkait Penanganan Masalah Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, Senin (18/5/2026). Kerja sama tersebut menjadi langkah strategis Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam memperkuat pengawalan hukum terhadap agenda pembangunan daerah serta menegaskan komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel. [Foto: Humas Pemprov Papua Tengah].
Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, berbincang bersama jajaran Kejaksaan Tinggi Papua usai penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) terkait Penanganan Masalah Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, Senin (18/5/2026). Pertemuan tersebut mencerminkan penguatan koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Kejati Papua dalam mendukung pengawasan, pendampingan hukum, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, dan akuntabel demi memastikan pembangunan daerah berjalan sesuai ketentuan hukum dan berpihak kepada masyarakat. [Foto: Humas Pemprov Papua Tengah].
Jajaran Kejaksaan Tinggi Papua tiba di Kantor Gubernur Papua Tengah untuk menghadiri penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) terkait Penanganan Masalah Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Nabire, Senin (18/5/2026). Kehadiran Kejati Papua disambut Pemerintah Provinsi Papua Tengah sebagai bagian dari penguatan sinergi antarlembaga dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel guna memastikan pelaksanaan pembangunan daerah berjalan sesuai ketentuan hukum dan kepentingan masyarakat. [Foto: Humas Pemprov Papua Tengah].
Saat Kejaksaan Tinggi Papua menyampaikan sambutan dalam penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Kejaksaan terkait Penanganan Masalah Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, Senin (18/5/2026). Kerja sama tersebut menjadi bagian dari komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di Papua Tengah. [Foto: Humas Pemprov Papua Tengah].
Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, bersama perwakilan Kejaksaan Tinggi Papua memasuki lokasi kegiatan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) terkait Penanganan Masalah Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, Senin (18/5/2026). Kerja sama tersebut menjadi bagian dari penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. [Foto: Humas Pemprov Papua Tengah].
Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, bersama jajaran Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan perwakilan Kejaksaan Tinggi Papua mengikuti rangkaian kegiatan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) terkait Penanganan Masalah Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, Senin (18/5/2026). Kerja sama tersebut menjadi langkah memperkuat sinergi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. [Foto: Humas Pemprov Papua Tengah].
NABIRE, TOMEI.ID | Organisasi Asrama Mahasiswa Puncak Jaya (AMPJ) se-Kota Studi Nabire, Papua Tengah, menggelar…
NABIRE, TOMEI.ID | Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah turun langsung melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev)…
NABIRE, TOMEI.ID | Sebanyak 134 titik panas atau hotspot terdeteksi di sejumlah wilayah Papua Tengah…
NABIRE, TOMEI.ID | Persoalan pembakaran hutan di sejumlah wilayah delapan kabupaten di Papua Tengah mendapat…
NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Rusia menyerahkan sepenuhnya penanganan hukum terhadap warga negaranya berinisial AP (39),…
MANOKWARI, TOMEI.ID | Kendaraan berpelat nomor luar daerah masih bebas beraktivitas di Manokwari, sementara kewajiban…