Berita

BERITA FOTO: Penandatanganan MoU Pemprov Papua Tengah dengan Kejati Papua, Meki Nawipa Tegaskan Komitmen Pemerintahan Bersih dan Akuntabel

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kejaksaan Tinggi Papua terkait Penanganan Masalah Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Senin (18/5/2026).

Penandatanganan kerja sama tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat pengawalan hukum terhadap agenda pembangunan di Provinsi Papua Tengah sebagai daerah otonomi baru (DOB).

Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menegaskan bahwa sinergi bersama Kejaksaan Tinggi Papua menjadi fondasi penting dalam memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai aturan hukum, tepat sasaran, serta bebas dari penyimpangan administrasi maupun anggaran.

Berikut sejumlah foto yang diabadikan media tomei.id.

Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) bersama Kejaksaan Tinggi Papua terkait Penanganan Masalah Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, Senin (18/5/2026). Kerja sama tersebut menjadi langkah strategis Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam memperkuat pengawalan hukum terhadap agenda pembangunan daerah serta menegaskan komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel. [Foto: Humas Pemprov Papua Tengah].

Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, berbincang bersama jajaran Kejaksaan Tinggi Papua usai penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) terkait Penanganan Masalah Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, Senin (18/5/2026). Pertemuan tersebut mencerminkan penguatan koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Kejati Papua dalam mendukung pengawasan, pendampingan hukum, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, dan akuntabel demi memastikan pembangunan daerah berjalan sesuai ketentuan hukum dan berpihak kepada masyarakat. [Foto: Humas Pemprov Papua Tengah].

Jajaran Kejaksaan Tinggi Papua tiba di Kantor Gubernur Papua Tengah untuk menghadiri penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) terkait Penanganan Masalah Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Nabire, Senin (18/5/2026). Kehadiran Kejati Papua disambut Pemerintah Provinsi Papua Tengah sebagai bagian dari penguatan sinergi antarlembaga dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel guna memastikan pelaksanaan pembangunan daerah berjalan sesuai ketentuan hukum dan kepentingan masyarakat. [Foto: Humas Pemprov Papua Tengah].

Saat Kejaksaan Tinggi Papua menyampaikan sambutan dalam penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Kejaksaan terkait Penanganan Masalah Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, Senin (18/5/2026). Kerja sama tersebut menjadi bagian dari komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di Papua Tengah. [Foto: Humas Pemprov Papua Tengah].

Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, bersama perwakilan Kejaksaan Tinggi Papua memasuki lokasi kegiatan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) terkait Penanganan Masalah Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, Senin (18/5/2026). Kerja sama tersebut menjadi bagian dari penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. [Foto: Humas Pemprov Papua Tengah].

Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, bersama jajaran Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan perwakilan Kejaksaan Tinggi Papua mengikuti rangkaian kegiatan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) terkait Penanganan Masalah Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, Senin (18/5/2026). Kerja sama tersebut menjadi langkah memperkuat sinergi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. [Foto: Humas Pemprov Papua Tengah].

Redaksi Tomei

Recent Posts

Pdt. Yulianus Anouw Dorong Pemuda Kingmi Efata Teguh dalam Iman di Tengah Tantangan Zaman

NABIRE, TOMEI.ID | Pemuda dan pemudi Jemaat Kingmi Efata, Klasis Nabire Koordinator Teluk Cenderawasih, didorong…

8 jam ago

EPPD Papua Tengah Tak Boleh Berhenti di Dokumen, Marthen Ukago: Evaluasi Harus Jadi Peta Jalan Perbaikan

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah, menegaskan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) berdasarkan…

8 jam ago

Agustinus Pigai Ajak DPR Jalur Otsus di Tanah Papua Bersatu Kawal Hak Masyarakat Adat OAP

DOGIYAI, TOMEI.ID | Wakil Ketua III DPRK Dogiyai dari jalur pengangkatan/Otonomi Khusus (Otsus), Agustinus Pigai,…

2 hari ago

Kunjungi Intan Jaya, Kapolda Papua Tengah: Jangan Pernah Merasa Sendiri

INTAN JAYA, TOMEI.ID | Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Jermias Rontini mengingatkan kepada personel TNI-Polri yang…

2 hari ago

Fransina Wakei Resmi Dilantik Pimpin Asrama Putri Nabire di Manokwari

MANOKWARI, TOMEI.ID | Fransina Wakei resmi dilantik sebagai pengurus baru Asrama Putri Nabire di Manokwari dalam…

2 hari ago

HIPMI Papua Pegunungan Dorong KONI Kembangkan Sport Industry Jelang PON XXII

WAMENA, TOMEI.ID | Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Papua Pegunungan mendorong Komite Olahraga Nasional Indonesia…

2 hari ago