Biaya Kuliah Dinilai Mencekik, Aktivis Mahasiswa Desak Kampus Okmin Papua dan Pemkab Pegubin Bertindak

JAYAPURA, TOMEI.ID |  Tingginya biaya kuliah di Universitas Okmin Papua (OUP) yang berlokasi di Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, menuai sorotan keras dari kalangan mahasiswa. Aktivis mahasiswa Pegunungan Bintang, Darki Uropmabin, menilai biaya pendidikan yang diterapkan kampus tersebut belum berpihak kepada kondisi riil masyarakat di wilayah pedalaman.

Sorotan itu ditujukan langsung kepada pihak kampus, Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, termasuk bupati dan sekretaris daerah, yang dinilai belum serius menjamin akses pendidikan tinggi bagi generasi muda setempat.

Menurut Darki, pendidikan merupakan hak dasar seluruh anak bangsa, termasuk masyarakat yang tersebar di 277 kampung dan 34 distrik di Kabupaten Pegunungan Bintang. Namun, tingginya biaya semester justru menjadi penghalang besar bagi mahasiswa yang memiliki semangat belajar tetapi terbentur keterbatasan ekonomi keluarga.

“Biaya semester yang ditetapkan saat ini masih terlalu tinggi dan belum sesuai dengan kemampuan ekonomi sebagian besar masyarakat Pegunungan Bintang,” ujar Darki melalui pesan WhatsApp kepada wartawan Tomei.id, Jumat (15/5).

Ia menegaskan, tekanan ekonomi masyarakat Pegunungan Bintang dalam beberapa tahun terakhir semakin berat. Situasi keamanan yang tidak stabil serta operasi militer yang berlangsung sejak 2020 hingga 2026 disebut ikut memperburuk kondisi sosial-ekonomi warga, sehingga banyak orang tua kesulitan membiayai pendidikan anak-anak mereka.

Dalam situasi tersebut, Darki meminta Universitas Okmin Papua mengevaluasi kembali kebijakan biaya pendidikan, mengingat kampus tersebut masih tergolong baru dan sedang berada dalam tahap pengembangan institusi.

“Kampus ini masih dalam proses penyesuaian dan pengembangan. Karena itu, kami berharap biaya kuliah bisa dibuat lebih terjangkau agar lebih banyak anak-anak Pegunungan Bintang, khususnya dari daerah pedalaman, bisa melanjutkan pendidikan tinggi,” katanya.

Ia menilai, keterjangkauan biaya kuliah akan berdampak langsung terhadap peningkatan jumlah mahasiswa, yang juga menjadi faktor penting dalam pengembangan kualitas dan akreditasi kampus di masa depan.

Darki turut menyoroti lemahnya perhatian terhadap pembangunan sumber daya manusia (SDM) lokal. Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan di Pegunungan Bintang tidak boleh hanya menjadi slogan politik, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan nyata yang menyentuh kebutuhan masyarakat kecil.

“Kami ingin lebih banyak generasi muda Pegunungan Bintang menjadi sarjana dan kembali membangun daerahnya sendiri,” tambahnya.

Dalam pernyataannya, Darki menyampaikan empat tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang dan pihak Universitas Okmin Papua, yakni meninjau kembali besaran biaya kuliah dan SPP, memberikan keringanan biaya pendidikan maupun program beasiswa, membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat ekonomi lemah, serta mendukung peningkatan kualitas SDM lokal melalui pendidikan tinggi yang terjangkau.

Selain persoalan biaya kuliah, ia juga menyinggung besarnya anggaran daerah Pegunungan Bintang yang disebut mencapai lebih dari Rp1 triliun. Namun, menurutnya, besarnya anggaran tersebut belum berbanding lurus dengan pembangunan nyata yang dirasakan masyarakat, khususnya di sektor pendidikan.

“Selama dua periode kepemimpinan bupati, kami menilai belum ada pembangunan nyata yang dirasakan masyarakat, termasuk dalam bidang pendidikan. Beasiswa juga dinilai masih sangat terbatas,” ujarnya.

Darki menegaskan, apabila persoalan biaya pendidikan terus diabaikan, mahasiswa bersama masyarakat akan melakukan konsolidasi untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka kepada pemerintah daerah maupun pihak kampus.

“Kami berharap ada solusi terbaik agar pendidikan tinggi benar-benar bisa diakses oleh seluruh anak-anak Pegunungan Bintang,” tutupnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak akademik Universitas Okmin Papua maupun Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan tersebut. Tomei.id masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait guna memperoleh klarifikasi dan tanggapan resmi. [*].