BKPSDM Papua Tengah Resmi Buka Seleksi 6 Sekolah Kedinasan, Prioritaskan Anak Asli Papua

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov)Papua Tengah, melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) resmi memperluas akses pendidikan kedinasan pada tahun 2026 dengan membuka seleksi calon mahasiswa untuk enam sekolah kedinasan strategis milik kementerian/lembaga, di luar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Kebijakan ini menjadi langkah afirmatif dalam mempercepat pembangunan sumber daya manusia (SDM) aparatur, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menyiapkan generasi birokrat dan teknokrat yang profesional, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan daerah.

Perluasan program tersebut dilakukan atas arahan Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, sebagai bagian dari implementasi strategis Otonomi Khusus (Otsus) yang menempatkan penguatan SDM Orang Asli Papua sebagai prioritas utama pembangunan daerah.

Kepala BKPSDM Papua Tengah, Denci Meri Nawipa, menyampaikan bahwa pihaknya dalam waktu dekat akan menurunkan tim ke delapan kabupaten guna melakukan sosialisasi sekaligus pemetaan minat dan potensi calon peserta seleksi.

“Pekan depan kami turunkan tim ke delapan kabupaten, yakni Nabire, Mimika, Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, Dogiyai, Deiyai, dan Paniai. Sosialisasi ini penting agar masyarakat memahami bahwa peluang sekolah kedinasan tidak hanya terbatas pada IPDN,” ujarnya saat memimpin rapat internal BKPSDM di Nabire, Kamis (10/4/2026).

Ia menegaskan, selama ini animo masyarakat cenderung terpusat pada IPDN, sehingga perlu dilakukan perluasan perspektif agar generasi muda Papua Tengah memiliki pilihan yang lebih beragam dalam mengakses pendidikan kedinasan yang dibiayai negara.

Adapun enam sekolah kedinasan yang difasilitasi pada tahun 2026 meliputi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), Politeknik Imigrasi, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip), Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG), serta Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN).

Denci menekankan bahwa kebijakan seleksi akan tetap mengedepankan afirmasi bagi putra-putri Orang Asli Papua Tengah, sebagai bagian dari mandat Otsus dalam menciptakan pemerataan akses pendidikan dan penguatan kapasitas aparatur daerah.

“Seperti halnya IPDN, kami prioritaskan anak-anak asli Papua Tengah untuk mendapatkan kesempatan kuliah gratis dan kembali mengabdi sebagai birokrat. Ini adalah roh Otonomi Khusus yang harus dijaga dalam setiap kebijakan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan SDM BKPSDM Papua Tengah, Wanda Joice Tangkere, menjelaskan bahwa proses seleksi akan dibuka melalui tiga jalur utama, yakni jalur reguler, jalur afirmasi kewilayahan khusus Papua, dan jalur pembibitan yang sepenuhnya dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

Menurutnya, jalur pembibitan menjadi strategi jangka panjang pemerintah daerah dalam memastikan ketersediaan SDM unggul yang akan kembali mengabdi di Papua Tengah setelah menyelesaikan pendidikan.

“Kami juga telah mengajukan permohonan kuota kepada Kementerian PAN-RB agar Papua Tengah mendapatkan alokasi yang memadai dalam penerimaan tahun ini, guna memperluas kesempatan bagi putra-putri daerah bersaing nasional,” jelasnya.

Di sisi lain, Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi BKPSDM Papua Tengah, Ferdinand Somnaikubun, menyatakan kesiapan tim dalam melakukan sosialisasi masif sekaligus pembinaan awal bagi calon peserta seleksi.

“Kami tidak hanya sosialisasi, tetapi juga akan memberikan bimbingan belajar untuk mengukur kemampuan dan mengarahkan calon peserta pada sekolah kedinasan yang sesuai dengan potensi mereka,” ujarnya.

Ia berharap, melalui perluasan akses ini, semakin banyak generasi muda Papua Tengah yang mampu menembus pendidikan kedinasan nasional dan menjadi bagian dari sistem birokrasi serta teknokrasi di tingkat pusat maupun daerah.

Program ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa pembangunan Papua Tengah tidak hanya berorientasi pada infrastruktur fisik, tetapi juga investasi jangka panjang pada kualitas manusia sebagai fondasi utama kemajuan daerah.

Dengan dibukanya peluang ini, masyarakat diimbau untuk proaktif mengakses informasi resmi serta mempersiapkan diri sejak dini guna menghadapi seluruh tahapan seleksi secara optimal dan kompetitif, demi meraih masa depan pendidikan yang lebih terarah. [*].