Berita

Blok Wabu di Persimpangan: Warisan Leluhur atau Lahan Eksploitasi?

JAYAPURA, TOMEI.ID | Gelombang penolakan terhadap rencana eksploitasi Blok Wabu di Kabupaten Intan Jaya terus menguat. Berbagai elemen masyarakat sipil, mahasiswa, dan tokoh adat bersatu suara menentang proyek pertambangan emas yang dinilai sarat kontroversi.

Penolakan ini berakar pada kekhawatiran mendalam mengenai dampak lingkungan, sosial, dan budaya yang mungkin ditimbulkan. Bagi masyarakat adat, Blok Wabu bukan sekadar wilayah kaya mineral, melainkan warisan leluhur yang menjadi pusat identitas dan keberlanjutan hidup mereka.

“Blok Wabu adalah bagian tak terpisahkan dari jiwa kami. Ia bukan benda mati yang bisa dieksploitasi demi keuntungan sesaat,” tegas Open Agimbau, mahasiswa asal Intan Jaya, dalam konferensi pers di Asrama Intan Jaya, Jayapura, Kamis (2/10/2025).

Blok Wabu diyakini masyarakat adat sebagai sumber pangan, obat-obatan tradisional, pengetahuan lokal, sekaligus ruang budaya yang diwariskan lintas generasi.
Eksploitasi tambang dikhawatirkan akan menghancurkan hutan, mencemari lingkungan, dan menghilangkan sumber penghidupan bagi generasi mendatang.

“Pertambangan hanya akan merusak. Kompensasi finansial tidak akan pernah mampu menggantikan nilai ekologis dan budaya Blok Wabu,” ucap salah seorang tokoh adat dengan nada prihatin.

Bagi masyarakat Intan Jaya, hutan Blok Wabu adalah “perpustakaan pengetahuan” yang menyimpan kearifan lokal, hukum adat, seni tari, hingga teknik berburu. Ia menjadi tempat lahirnya bahasa, hukum adat, dan filosofi hidup komunitas adat setempat.

“Jika Blok Wabu hilang, kami kehilangan identitas, budaya, dan sumber kehidupan,” ungkap seorang tokoh adat dengan penuh kekhawatiran.

Sekretaris Ikatan Mahasiswa Intan Jaya di Jayapura, Etinus Sani, menegaskan Blok Wabu adalah pusat ekosistem vital. Air dari kawasan ini mengalir ke berbagai kabupaten di Papua Tengah, menopang kehidupan ribuan penduduk.

“Papua adalah paru-paru dunia, dan Blok Wabu adalah jantungnya. Jika ia rusak, semua akan merasakan dampaknya,” ujarnya serius.

Selain ancaman ekologis, masyarakat juga menyoroti potensi konflik sosial dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Amnesty International mencatat puluhan kasus kekerasan di Intan Jaya sejak 2018–2023, yang memaksa ribuan warga mengungsi.

“Eksploitasi paksa berarti menempatkan keuntungan ekonomi di atas hak asasi manusia. Kami tegas menolak,” tegas seorang aktivis HAM.

Penolakan eksploitasi Blok Wabu kini mendapat dukungan luas dari mahasiswa, tokoh agama, tokoh perempuan, hingga pemuda. Tim Advokasi Tolak Eksploitasi Blok Wabu bahkan menyatakan langkah hukum dan politik siap ditempuh demi melindungi tanah adat.

Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Intan Jaya turut menegaskan perlunya menjaga Blok Wabu sebagai kepentingan bersama, bukan sekadar komoditas ekonomi.

Masa depan Blok Wabu kini berada di persimpangan jalan. Pemerintah pusat, kementerian terkait, dan PT Antam menghadapi pilihan krusial: melanjutkan eksploitasi tambang dengan risiko sosial-ekologis tinggi, atau melindungi Blok Wabu sebagai warisan leluhur dan pusat kehidupan masyarakat adat Intan Jaya.

“Emas hanya memberi kemakmuran sesaat. Blok Wabu menjamin keberlangsungan hidup kami lintas generasi,” tegas masyarakat dengan nada penuh harapan. [*].

Redaksi Tomei

Recent Posts

Mahasiswa Desak Transparansi Bantuan Studi Yahukimo, Dinas Pendidikan Diminta Segera Cairkan Dana

JAYAPURA, TOMEI.ID | Mahasiswa asal Kabupaten Yahukimo mendesak Pemerintah Kabupaten Yahukimo melalui Dinas Pendidikan segera…

3 jam ago

Duduk Perkara Saling Bantah APBD Papua Pegunungan: DPRP Bantah Klaim Pemprov, Audit BPK Terhadap Tiga Instansi Didesak

WAMENA, TOMEI.ID | Polemik pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua Pegunungan memanas. DPR…

11 jam ago

Bupati Pegunungan Bintang Tegaskan Dukungan Penuh HIPMI, Sepei Kalakmabin Resmi Nahkodai BPC

JAYAPURA, TOMEI.ID | Bupati Pegunungan Bintang, Spei Yan Bidana, menegaskan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten setempat…

11 jam ago

Deinas Geley Sambut Wakil Menteri Bappenas, Bahas Sinkronisasi Arah Pembangunan Tanah Papua Tengah

TIMIKA, TOMEI.ID | Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Geley, menyambut kedatangan Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan…

14 jam ago

MRP Papua Tengah Usulkan Penguatan Kewenangan dan Pengawasan Dana Otsus dalam Revisi PP Nomor 54 Tahun 2004

TIMIKA, TOMEI.ID | Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah mengusulkan penguatan kewenangan, kelembagaan, keuangan, dan…

14 jam ago

Gubernur Meki Wajibkan ASN Papua Tengah Patuhi Kode Etik, SKP Melalui E-Kinerja Jadi Keharusan

TIMIKA, TOMEI.ID | Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di…

15 jam ago