Berita

BPK RI Soroti Sejumlah Temuan, Gubernur Meki : Kami Jadikan Dasar Dalam Perbaikan Kelemahan

NABIRE, TOMEI.ID | Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, menghadiri Rapat Paripurna DPR Papua Tengah dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 serta Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPK RI.

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Sidang Utama DPR Papua Tengah, Rabu (18/6/2025).

Turut hadir dalam rapat tersebut perwakilan BPK RI Regional VI, BPK RI Perwakilan Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua, jajaran Forkopimda Papua Tengah, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), anggota DPR Papua Tengah, serta perwakilan Majelis Rakyat Papua (MRP).

Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK RI, Laode Nusriadi dalam arahannya menegaskan bahwa BPK sebagai lembaga negara yang diberi mandat oleh undang-undang memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memeriksa dan mengevaluasi laporan keuangan pemerintah daerah secara independen dan objektif.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, BPK RI memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk Tahun Anggaran 2024,” jelas Dr. Laode.

Namun demikian, ia juga menyoroti sejumlah temuan yang masih memerlukan tindak lanjut serius, antara lain:

Pertama, pertanggungjawaban kas bendahara pengeluaran pada lima SKPD dinilai tidak memadai.

Kedua, penyaluran bantuan sosial untuk penanganan kemiskinan ekstrem tidak sesuai ketentuan, mengakibatkan ketidakpastian penerimaan oleh keluarga penerima manfaat (KPM).

Ketiga, pengadaan enam paket layanan internet untuk sekolah oleh Dinas Kominfo dinyatakan tidak sesuai ketentuan.

Kelima, kekurangan volume dalam paket belanja modal di dua SKPD.

Menanggapi hasil tersebut, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menyampaikan bahwa LHP dari BPK merupakan bagian penting dalam siklus akuntabilitas publik yang harus dijalankan oleh setiap pemerintah daerah.

“Ini bukan sekadar laporan teknis, melainkan bentuk nyata dari komitmen kita dalam membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” ujar Gubernur Meki.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah, lanjutnya, akan menindaklanjuti setiap rekomendasi dan catatan dari BPK secara bertahap dan menyeluruh.

“Kami menyambut baik masukan dari BPK. Semua rekomendasi itu akan kami jadikan dasar dalam memperbaiki kelemahan, menutup potensi penyimpangan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tutup Gubernur. [*].

Redaksi Tomei

Recent Posts

HUT ke-18, KNPB Numbay Serukan Persatuan dan Tegaskan Komitmen Perjuangan Keadilan

JAYAPURA, TOMEI.ID | Badan Pengurus Wilayah Komite Nasional Papua Barat (BPW-KNPB) Numbay memperingati Hari Ulang…

16 jam ago

Uskup Timika Tekankan Perlindungan Tanah Adat, Hak Masyarakat dan Kelestarian Alam Papua

TIMIKA, TOMEI.ID | Uskup Keuskupan Timika, Bernardus Bofitwos Baru, menyoroti pentingnya perlindungan tanah adat, penghormatan…

17 jam ago

HUT Ke-18 KNPB Nabire, Kris Mote Soroti Pengerahan Militer dan Nasib Pengungsi di Papua

NABIRE, TOMEI.ID | Badan Pengurus Wilayah Komite Nasional Papua Barat (BPW KNPB) Teluk Cenderawasih Nabire,…

17 jam ago

272 Kebun Kopi Terdata di Deiyai, Pemerintah Dorong Petani Kembangkan Lahan Kosong

DEIYAI, TOMEI.ID | Dinas Pertanian Kabupaten Deiyai mencatat sebanyak 272 kebun kopi telah terdata di…

17 jam ago

Andreas Gobai Dorong Petani Deiyai Kuasai Kualitas Kopi dari Bibit hingga Pasar

DEIYAI, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah bersama Sustainable Coffee Platform of Indonesia (SCOPI)…

18 jam ago

Siapkan 15.000 Bibit dan Kelola 4.000 Pohon Kopi, Steven Kayame Jadi Contoh Petani Paniai

PANIAI, TOMEI.ID | Petani kopi di Kabupaten Paniai, Steven Kayame, terus mengembangkan usaha perkebunan dengan…

19 jam ago