Bupati Deiyai “Semprot” OPD: Hentikan Program Asal, Fokus Anggaran pada Rakyat Rentan

DEIYAI, TOMEI.ID | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deiyai mulai merumuskan arah pembangunan 2027 melalui Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Forum OPD yang digelar di Aula Setda, Rabu (08/04/2026).

Bupati Deiyai, Melkianus Mote, secara tegas meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menghentikan praktik penyusunan program yang tidak berbasis kebutuhan riil masyarakat.

Mote menilai pendekatan lama yang hanya berangkat dari keinginan dinas telah berkontribusi pada pemborosan anggaran dan minimnya dampak pembangunan, serta berpotensi mengabaikan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

“Saya tahu semua dinas ingin melakukan banyak program. Tapi kita harus realistis dengan kondisi anggaran yang ada, agar tidak terjebak pada perencanaan yang ambisius tanpa arah,” tegas Mote.

Penegasan tersebut disampaikan di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang memaksa daerah untuk lebih selektif dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.

Mote menekankan bahwa setiap program harus didasarkan pada data yang akurat dan kebutuhan nyata di lapangan, bukan sekadar usulan administratif tanpa dasar yang jelas.

“Kegiatan yang diajukan harus jelas datanya, bukan sekadar keinginan OPD. Fokus pembangunan harus menyentuh kelompok paling rentan dan benar-benar membutuhkan perhatian negara,” ujarnya.

Dalam arah kebijakan yang lebih spesifik, Bupati menetapkan tiga kelompok prioritas utama pembangunan, yakni daba (kaum miskin), dobiyo (anak yatim piatu), dan miyaa (janda dan duda).

Penetapan ini sekaligus menjadi kritik terbuka terhadap program sebelumnya yang dinilai belum berpihak secara konkret kepada kelompok rentan.

Selain itu, ia juga menyoroti persoalan klasik tumpang tindih program antar-OPD yang dinilai menjadi sumber pemborosan anggaran dan tidak efektif dalam pelaksanaan.

“Kalau sudah ada di Dinas Pertanian, dinas lain tidak perlu buat program yang sama. Kita harus hentikan ego sektoral yang selama ini menghambat efektivitas pembangunan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Mote menegaskan bahwa arah pembangunan ke depan harus berfokus pada penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan infrastruktur dasar, dengan tetap menempatkan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai fondasi utama.

Menurutnya, pembangunan yang tidak dimulai dari dua sektor tersebut hanya akan menghasilkan capaian semu tanpa dampak jangka panjang bagi masyarakat, serta berisiko memperlebar ketimpangan sosial dan kualitas hidup warga.

“Anak-anak harus pintar dan sehat. Ini fondasi utama. Kalau dua hal ini gagal, maka pembangunan lainnya tidak akan berarti dan hanya menjadi angka di atas kertas, tanpa perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat sehari-hari,” kata Mote.

Sebagai langkah penegasan, Bupati juga memperingatkan bahwa setiap program yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara data, manfaat, dan dampak akan dicoret dalam proses perencanaan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Pra Musrenbang ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemkab Deiyai tengah melakukan koreksi serius terhadap kualitas perencanaan pembangunan yang selama ini dinilai belum optimal dan cenderung tidak terarah.

Ke depan, tantangan utama bukan lagi pada banyaknya program yang diusulkan, melainkan pada ketepatan sasaran, efektivitas pelaksanaan, serta dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. [*].