Bupati Elvis Tabuni Sambut Tim Kemanusiaan DPR Papua Tengah, Bahas Solusi Pemulihan Sosial dan Keamanan di Puncak

ILAGA, TOMEI.ID | Bupati Puncak, Elvis Tabuni, menyambut kunjungan Panitia Khusus (Pansus) Kemanusiaan DPR Papua Tengah yang melakukan audiensi bersama jajaran Pemerintah Kabupaten, Forkopimda, dan tokoh masyarakat di Aula Negelar, Ilaga, Senin (6/10/2025).

Pertemuan itu menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antar lembaga dalam merespons dampak kemanusiaan yang ditinggalkan konflik bersenjata di wilayah Puncak.

Bupati Elvis Tabuni menekankan bahwa krisis kemanusiaan di Puncak bukan sekadar persoalan lokal, melainkan tanggung jawab bersama yang menuntut kerja cepat, terukur, dan terkoordinasi.

“Kami mengapresiasi langkah DPR Papua Tengah yang telah membentuk Panitia Khusus Kemanusiaan dan turun langsung berdialog dengan pemerintah daerah. Kolaborasi seperti ini penting untuk mempercepat penanganan persoalan kemanusiaan secara terukur dan berkeadilan,” ujar Bupati Elvis Tabuni.

Ia menegaskan, hasil audiensi diharapkan melahirkan rekomendasi konkret yang berpihak pada masyarakat, terutama dalam pemenuhan hak-hak dasar, jaminan keamanan, serta akses terhadap pangan, pendidikan, dan layanan kesehatan.

Bupati berharap hasil audiensi tersebut melahirkan rekomendasi konkret yang berpihak pada masyarakat, khususnya dalam perlindungan hak-hak dasar, jaminan keamanan, pemenuhan kebutuhan pangan, pendidikan, dan kesehatan bagi warga terdampak konflik. Ia juga menekankan pentingnya dukungan berkelanjutan dari pemerintah provinsi dan pusat dalam mempercepat pemulihan sosial masyarakat.

Sementara itu, Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, dalam paparannya menjelaskan secara rinci kondisi geografis, situasi keamanan, dan wilayah yang masih dikategorikan rawan konflik.

“Bupati telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Tim Pemulangan Pengungsi ke tempat asal masing-masing. Proses ini sudah dimulai sejak Sabtu (4/10) dan diawasi langsung oleh Ketua DPRK Puncak bersama rombongan,” ujar Nenu Tabuni.

Ia menambahkan, di tengah keterbatasan sumber daya dan tantangan keamanan, Pemkab Puncak tetap memastikan keberlangsungan layanan pendidikan dan kesehatan, sebagai bagian dari komitmen menjaga keberlanjutan sosial masyarakat dan memperkuat rasa aman warga.

Dari pihak legislatif, Sekretaris Tim Pansus Kemanusiaan DPR Papua Tengah, Anis Labene, menjelaskan bahwa pembentukan Pansus merupakan tindak lanjut atas aspirasi Aliansi Mahasiswa Puncak Se-Indonesia serta hasil rapat koordinasi dengan Penjabat Gubernur Papua Tengah dan Penjabat Bupati Puncak pada Februari 2025.

“Audiensi ini bertujuan mempererat sinergi antara DPR Papua Tengah, Pemerintah Kabupaten, dan aparat keamanan untuk mencari solusi komprehensif atas persoalan kemanusiaan serta memperkuat stabilitas daerah,” ungkap Anis Labene.

Menurutnya, seluruh masukan dan temuan lapangan, termasuk kebutuhan rehabilitasi rumah warga yang terbakar akibat konflik, akan menjadi bagian penting dalam laporan resmi Pansus kepada pimpinan DPR Papua Tengah dan Gubernur.

“Semua hasil audiensi ini akan dibahas dalam sidang Pansus dan diteruskan kepada Gubernur Papua Tengah sebagai dasar penyusunan kebijakan pemulihan di Kabupaten Puncak,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRK Puncak, Thomas Tabuni, mengungkapkan bahwa pihaknya telah membentuk Pansus Penanganan Konflik dan Kemanusiaan melalui Keputusan DPRK Puncak Nomor 400.9.9.2/11/Tahun 2025 tertanggal 11 Juni 2025. Ia memastikan tim telah melakukan kunjungan langsung ke sejumlah wilayah terdampak guna mengumpulkan data lapangan, menyalurkan bantuan, serta berkoordinasi dengan aparat dan masyarakat setempat.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan tersebut, Tim Pansus Kemanusiaan DPR Papua Tengah juga menyerahkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak di sekitar Ilaga. Bantuan tersebut meliputi bahan makanan pokok, alat tulis, serta tenda darurat untuk menunjang kebutuhan para pengungsi.

Audiensi di Ilaga ini menjadi manifestasi nyata komitmen DPR Papua Tengah dan Pemerintah Kabupaten Puncak dalam memperkuat kolaborasi lintas lembaga guna mempercepat pemulihan sosial, menjamin keamanan warga, dan menegakkan prinsip kemanusiaan di wilayah yang selama ini menjadi episentrum konflik. [*].