Bupati Intan Jaya Tegaskan Pengelolaan Program MBG Berbasis Masyarakat Lokal dan Kearifan Daerah

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Intan Jaya memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya akan dikelola secara mandiri oleh masyarakat lokal dengan mengedepankan kearifan daerah sebagai basis utama penyediaan pangan dan pengelolaan program secara berkelanjutan dan berkeadilan sosial.

Kebijakan tersebut ditempuh sebagai langkah strategis untuk memperkuat kemandirian masyarakat sekaligus mendorong perputaran ekonomi lokal, sehingga manfaat program dapat dirasakan secara langsung dan berkelanjutan oleh warga Kabupaten Intan Jaya.

Bupati Intan Jaya, Aner Maisini, menegaskan bahwa pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan MBG merupakan pilihan kebijakan pemerintah daerah yang berorientasi jangka panjang. Selain menjamin keberlanjutan program, pendekatan ini juga diharapkan menciptakan multiplier effect bagi perekonomian daerah melalui pemanfaatan bahan pangan lokal dan keterlibatan pelaku usaha setempat.

“Pengelolaan MBG kami percayakan kepada masyarakat lokal agar dapat dikelola secara mandiri. Bahan makanan yang digunakan berbasis kearifan lokal, sehingga perputaran ekonomi tetap terjadi di Intan Jaya dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” ujar Bupati Aner Maisini kepada wartawan di Nabire, Papua Tengah, Kamis (5/2/2026).

Bupati menjelaskan, terdapat sekitar 13 titik pelaksanaan MBG yang direncanakan di Kabupaten Intan Jaya. Seluruh titik tersebut akan dikelola oleh investor dari kalangan masyarakat lokal yang telah menyatakan kesiapan, baik dari sisi lokasi maupun sarana pendukung pelaksanaan program.

Pemerintah daerah, lanjutnya, berharap dukungan seluruh pemangku kepentingan agar implementasi MBG dapat berjalan secara efektif, transparan, dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan peningkatan gizi masyarakat.

Terkait aspek regulasi, Bupati menyampaikan bahwa pemerintah daerah masih menunggu terbitnya Surat Keputusan (SK) dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai dasar formal pelaksanaan program. Meski demikian, seluruh persiapan teknis di tingkat daerah telah dinyatakan siap.

“Kami sudah siap dari sisi daerah. Investor lokal telah menyiapkan perlengkapan dan lokasi. Setelah SK dari pusat diterbitkan, program akan segera kami jalankan,” jelasnya.

Selain membahas Program MBG, Bupati Aner Maisini juga menyinggung perkembangan sektor pendidikan di Kabupaten Intan Jaya. Ia mengakui bahwa tantangan keamanan masih menjadi faktor penghambat di sejumlah wilayah, namun dalam satu tahun terakhir aktivitas pendidikan, kesehatan, dan pembangunan secara umum mulai menunjukkan kondisi yang lebih stabil.

Pada tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya akan menggeser fokus pembangunan ke wilayah barat dan timur. Prioritas pembangunan diarahkan pada penyediaan rumah layak huni, penguatan sektor pendidikan, evaluasi kinerja tenaga pendidik, serta penetapan kepala sekolah secara definitif guna meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

Bupati menegaskan akan menerapkan sanksi tegas terhadap guru yang tidak melaksanakan tugas mengajar secara optimal. Evaluasi kinerja, termasuk peninjauan kembali pemberian tunjangan, akan dilakukan sebagai bagian dari upaya peningkatan disiplin dan profesionalisme tenaga pendidik.

Lebih lanjut, Bupati menilai kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah telah menempatkan sektor pendidikan sebagai program prioritas dalam pembangunan sumber daya manusia Papua, sejalan dengan arah pembangunan Daerah Otonomi Baru.

“Papua Tengah sebagai daerah otonomi baru telah menetapkan pendidikan sebagai prioritas utama. Ini merupakan langkah strategis dalam membangun manusia Papua yang berkualitas,” tegasnya.

Pemkab Intan Jaya menegaskan komitmen untuk terus menyinergikan program pembangunan daerah dengan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah serta mendukung penuh program strategis Presiden Republik Indonesia. [*].