Deinas Geley Perjuangkan Pengusaha OAP dan Ekonomi Nelayan Papua Tengah, Realisasi Usulan Ditunggu 2027

NABIRE, TOMEI.ID | Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, mendorong keterlibatan pengusaha Orang Asli Papua (OAP) dalam proyek pembangunan pemerintah serta memperjuangkan penguatan ekonomi nelayan melalui pembangunan fasilitas perikanan di sejumlah wilayah Papua Tengah.

Perjuangan tersebut disampaikan Deinas saat bertemu jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Jakarta, Kamis (29/10/2026). Dalam pertemuan itu, Wagub Deinas turut mengajukan sejumlah usulan pembangunan yang ditargetkan mendapat tindak lanjut pada 2027.

Salah satu prioritas yang diperjuangkan adalah pembangunan pusat penampungan (Cold Storage) dan pemasaran hasil perikanan berskala besar di Nabire dan Timika. Fasilitas tersebut diharapkan menjadi tempat bagi nelayan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memasarkan hasil tangkapan sehingga aktivitas ekonomi masyarakat pesisir dapat berkembang.

Deinas menjelaskan, pemerintah juga mengusulkan dukungan pengadaan perahu dan perlengkapan perikanan bagi masyarakat nelayan. Dengan fasilitas tersebut, hasil tangkapan nelayan diharapkan dapat dikelola dan dipasarkan melalui pusat penampungan ikan.

“Kami sudah sampaikan proposal kami dan mereka sudah merespons. Mereka akan memberikan jawaban pada tahun 2027. Prioritas utama adalah kita akan membangun fasilitas besar di Nabire supaya masyarakat pesisir punya tempat untuk menampung hasil tangkapan ikan,” ujar Deinas.

Menurutnya, pembangunan sektor perikanan harus memperhatikan karakteristik masyarakat Papua Tengah. Masyarakat pesisir memiliki aktivitas ekonomi yang berkaitan langsung dengan laut, sementara masyarakat di wilayah pegunungan memiliki potensi perikanan air tawar yang perlu dikembangkan.

Karena itu, pemerintah mendorong kolaborasi pembangunan sektor perikanan laut dan air tawar. Untuk wilayah Kabupaten Paniai, Deiyai, dan Dogiyai, pemerintah mengusulkan pembangunan fasilitas penampungan ikan air tawar guna mendukung pengembangan potensi perikanan danau.

“Khusus teman-teman yang mempunyai danau besar, seperti Danau Paniai, kita sampaikan agar dibangun tempat-tempat penampungan ikan. Jadi, perputaran ekonomi masyarakat bisa berjalan,” jelasnya.

Tidak hanya wilayah pesisir dan danau, Deinas juga menyebut pemerintah telah mengusulkan pengembangan kolam-kolam ikan air tawar di wilayah Intan Jaya, Puncak, dan Puncak Jaya.

Usulan tersebut diarahkan untuk membantu masyarakat mengembangkan budidaya ikan dengan memanfaatkan lahan yang tersedia. Dengan demikian, masyarakat di wilayah pegunungan juga memiliki peluang meningkatkan perekonomian melalui sektor perikanan.

Namun, ada persoalan lain yang menjadi perhatian serius Deinas dalam pertemuan tersebut, yakni keterlibatan pengusaha lokal Papua dalam pelaksanaan proyek pembangunan yang menggunakan anggaran pemerintah pusat.

Ia menegaskan, pembangunan yang masuk ke Papua Tengah tidak boleh hanya memberikan keuntungan kepada kontraktor dari luar daerah. Pengusaha lokal, khususnya Orang Asli Papua, harus memperoleh kesempatan untuk mengambil bagian dalam pekerjaan pembangunan di daerahnya sendiri.

Deinas mengusulkan agar perusahaan yang memenangkan tender proyek dari luar Papua dapat melibatkan pengusaha lokal melalui skema kerja sama operasi (KSO) atau subkontrak.

“Kalau proyeknya di Nabire, orang Nabire yang harus bekerja. Kalau proyeknya di Paniai, orang Paniai yang bekerja. Begitu juga di Intan Jaya, Puncak dan Puncak Jaya. Supaya pengusaha lokal punya kesempatan dan orang Papua bisa membangun negerinya sendiri,” tegasnya.

Ia mengingatkan agar masyarakat Papua tidak hanya menjadi penonton ketika proyek-proyek besar pemerintah mulai dikerjakan di daerahnya.

“Jangan sampai dana besar dari pemerintah pusat datang ke Papua, tetapi orang Papua sendiri hanya menonton. Orang Papua tidak boleh hanya mencium harumnya saja, tetapi harus ikut mengambil bagian dan bekerja membangun negerinya sendiri,” katanya.

Menurut Deinas, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab memperjuangkan agar masyarakat lokal memperoleh manfaat nyata dari pembangunan. Pemerintah provinsi bertugas menyampaikan kebutuhan daerah kepada pemerintah pusat, sementara pelaksanaan pembangunan harus membuka ruang bagi anak-anak Papua.

“Kalau bukan kita yang memberdayakan mereka, siapa lagi? Kita menjadi pemimpin, kita yang melobi dan menyampaikan kebutuhan daerah. Tetapi yang harus ikut mengerjakan pembangunan adalah anak-anak Papua sendiri,” lanjutnya.

Deinas mengatakan, usulan keterlibatan pengusaha lokal tersebut telah disampaikan langsung kepada para direktur jenderal dalam pertemuan di kementerian. Ia juga meminta agar kebijakan pelaksanaan proyek memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat di Papua Tengah.

Ia menegaskan, usulan tersebut bukan dimaksudkan untuk mengintervensi proses pengadaan barang dan jasa, melainkan mendorong agar pengusaha lokal memperoleh kesempatan yang adil dalam pembangunan daerah.

“Kami bukan menggurui, bukan mendikte dan bukan mengintervensi. Tetapi persoalan yang terjadi di Papua Tengah harus saya sampaikan. Perusahaan yang menang tender boleh dari luar, tetapi harus ada KSO atau subkontrak dengan pengusaha Papua supaya orang Papua bisa membangun negerinya sendiri,” ungkapnya.

Deinas menyebut jajaran kementerian telah merespons sejumlah usulan yang disampaikan pemerintah provinsi. Namun, keputusan dan bentuk realisasi program tersebut masih menunggu jawaban pemerintah pusat pada 2027.

Ia menegaskan, pemerintah provinsi akan terus membangun koordinasi dengan pemerintah pusat agar berbagai kebutuhan masyarakat yang tidak dapat ditangani sepenuhnya melalui anggaran daerah bisa mendapatkan dukungan dari kementerian.

“Kami ini perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Apa yang menjadi kendala dan kebutuhan masyarakat, itu yang kami data dan laporkan. Sebagian bisa kami kerjakan di daerah, tetapi sebagian membutuhkan dukungan pemerintah pusat. Harus ada kolaborasi dan kesinambungan,” tutup Deinas.[*].