Berita

Denda Jalan, Kompetisi Mandek: Persipani Catat Rekor Tanpa Bertanding

JAYAPURA, TOMEI.ID | Kompetisi Liga Indonesia musim 2024-2025 tidak hanya berbicara soal gol, kemenangan, dan gelar juara, tetapi juga menyisakan catatan kelam di balik layar berupa sanksi finansial yang membebani sejumlah klub.

Diketahui bahwa data resmi yang dirilis oleh Nusa Liga dan diterima redaksi pada Senin (30/6/2025), menunjukkan fakta lain: tiga klub mencatatkan diri sebagai penerima sanksi denda tertinggi di tiap kasta liga nasional.

Di Liga 1, Persib Bandung menjadi pemuncak daftar dengan total denda mencapai Rp1,1 miliar dari 34 pertandingan. Sebagian besar sanksi tersebut berasal dari perilaku suporter, terutama penggunaan flare dan petasan. Meski secara performa Persib mampu bersaing di papan atas, namun catatan pelanggaran di luar lapangan menunjukkan bahwa urusan disiplin masih menjadi pekerjaan rumah serius.

Sementara di Liga 2, Persewar Waropen dari Papua mencatat total denda sebesar Rp700 juta dari 22 laga. Tak hanya terkena sanksi karena pelanggaran teknis di lapangan, klub ini juga disorot akibat tunggakan gaji pemain yang belum dibayarkan selama satu musim penuh. Ketidakberesan manajemen akhirnya berujung pahit Persewar terdegradasi ke Liga 3 Nusantara.

Lebih ironis lagi, di kasta terbawah Liga 3 (Liga Nusantara), Persipani Paniai menjadi klub dengan denda tertinggi meski tak memainkan satu laga pun. Akibat tiga kali kalah walkover (WO), klub asal Papua Tengah ini dijatuhi denda total Rp150 juta dan langsung diturunkan ke Liga 4 regional. Kompetisi tidak berjalan, namun denda tetap berjalan.

Fenomena ini menggambarkan bahwa kompetisi sepak bola nasional bukan semata soal pertandingan di lapangan. Regulasi, etika, dan tata kelola manajemen klub menjadi indikator penting dalam penilaian federasi. Denda bukan hanya bentuk hukuman finansial, tetapi juga refleksi kualitas organisasi dan profesionalisme klub di balik layar.

Jika ingin bersaing secara konsisten di level nasional, klub-klub Indonesia, termasuk dari tanah Papua, perlu menata ulang sistem pengelolaan. Profesionalisme harus diterapkan baik di atas maupun di luar lapangan. [*]

Redaksi Tomei

Recent Posts

Papua Tuan Rumah WPFD 2026, Dorong Peran Pers dan Pemberdayaan UMKM Lokal

JAYAPURA, TOMEI.ID | Peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia atau World Press Freedom Day (WPFD) 2026 menjadi…

7 jam ago

Pemprov Papua Tengah Gelar Ibadah Bersama ASN dan Masyarakat, Serukan Pemulihan Negeri Lewat Doa

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menggelar ibadah bersama Aparatur Sipil Negara (ASN)…

9 jam ago

IPMANAPANDODE Mee Yoka Jakarta Konsolidasikan Organisasi, Raker XXI Tetapkan Arah Program 2026–2028

JAKARTA, TOMEI.ID | Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Nabire, Paniai, Dogiyai, Deiyai (IPMANAPANDODE) Mee Yoka Jakarta…

10 jam ago

Kadis Siriwo Tegaskan Disiplin ASN: Kehadiran Jadi Penentu TPP, Dana Desa Diawasi Ketat

NABIRE, TOMEI.ID | Kepala Distrik Siriwo, Anselmus Degei, menegaskan pentingnya disiplin aparatur sipil negara (ASN)…

10 jam ago

Papua Dipercaya Jadi Tuan Rumah WPFD 2026, Tegaskan Pers sebagai Penjaga Demokrasi dan Perdamaian

JAYAPURA, TOMEI.ID | Pemprov Papua menegaskan komitmennya terhadap kebebasan pers dengan menjadi tuan rumah peringatan…

10 jam ago

HIPMI Papua Konsolidasikan Kekuatan, Siapkan Pengusaha Muda Hadapi Indonesia Emas 2045

JAYAPURA, TOMEI.ID | Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Provinsi Papua menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda), Pendidikan…

10 jam ago