Desakan Copot Kapolres Menguat, Kapolda Papua Tengah Janji Evaluasi Total dan Ungkap Tragedi Berdarah Dogiyai

NABIRE, TOMEI.ID | Tekanan publik terhadap institusi kepolisian di Papua Tengah kian menguat. Koalisi Masyarakat Dogiyai secara langsung mendatangi Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol. Jermias Rontini, di Markas Polda Papua Tengah, Kamis (2/4/2026), menyuarakan tuntutan tegas atas rangkaian kekerasan yang menelan korban jiwa di Kabupaten Dogiyai.

Dalam pertemuan tersebut, para tokoh masyarakat secara terbuka mendesak pencopotan Kapolres Dogiyai, Kompol Yocbeth Mince Mayor. Mereka menilai kepemimpinan di tingkat Polres gagal mengendalikan situasi keamanan dan tidak mampu membina personel secara profesional, sehingga berujung pada jatuhnya sedikitnya enam korban jiwa dari kalangan sipil.

Desakan ini mencerminkan akumulasi kekecewaan publik terhadap penanganan konflik yang dinilai tidak proporsional, bahkan cenderung represif. Situasi tersebut dinilai memperburuk eskalasi kekerasan serta memperdalam krisis kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Menanggapi tuntutan itu, Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol. Jermias Rontini menyatakan seluruh aspirasi telah diterima dan akan ditindaklanjuti secara serius melalui langkah evaluasi menyeluruh.

“Hari ini saya bertemu dengan tokoh-tokoh Dogiyai di Nabire. Ini menjadi bagian penting untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif,” ujar Jermias kepada wartawan usai pertemuan.

Ia menegaskan bahwa pihaknya tengah menyiapkan langkah strategis, termasuk opsi pembentukan tim khusus guna menangani situasi Dogiyai secara lebih terukur, sistematis, dan komprehensif.

“Semua poin sudah kami catat. Kami akan susun langkah-langkah lanjutan, termasuk pembentukan tim dan upaya lainnya,” katanya.

Selain itu, Kapolda memastikan koordinasi lintas sektor akan segera dilakukan bersama Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan unsur Forkopimda untuk merumuskan langkah cepat meredam konflik.

“Nanti kami laporkan kepada Gubernur dan bersama Forkopimda akan dibahas solusi konkret yang bisa segera dijalankan,” ujarnya.

Dalam konteks penegakan hukum, Kapolda menegaskan bahwa pengungkapan kasus pembunuhan terhadap anggota kepolisian menjadi prioritas, tanpa mengabaikan dugaan pelanggaran terhadap warga sipil.

“Kita akan ungkap secara bertahap siapa pelaku pembunuhan anggota polisi, sekaligus mendalami kejadian yang menimpa warga,” tegasnya.

Meski mengakui adanya kendala di lapangan, ia tetap optimistis proses hukum dapat berjalan efektif dengan dukungan masyarakat.

“Kendala pasti ada, tetapi dengan dukungan masyarakat Dogiyai, saya yakin kasus ini bisa diungkap,” ujarnya.

Kapolda juga memastikan akan mengerahkan seluruh sumber daya untuk mengusut kasus secara maksimal, meskipun membutuhkan waktu dan proses yang tidak singkat.

“Saya akan menggerakkan seluruh anggota untuk bekerja maksimal mengungkap kasus ini,” katanya.

Di akhir pernyataannya, Kapolda menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Dogiyai atas insiden yang menimbulkan korban jiwa, seraya menegaskan komitmen penanganan yang transparan dan akuntabel.

“Kepada masyarakat Dogiyai, saya mohon maaf apabila ada anggota yang mencederai hingga menimbulkan korban. Kami pastikan proses ini akan ditangani secara terbuka,” pungkasnya.

Pertemuan ini menjadi titik krusial bukan hanya sebagai saluran aspirasi, tetapi juga sebagai ujian nyata bagi komitmen Polda Papua Tengah dalam melakukan evaluasi internal, menegakkan hukum secara adil, serta memulihkan kepercayaan publik di tengah situasi konflik yang masih rentan. [*].