TIOM, TOMEI.ID | Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lanny Jaya hingga Selasa (19/5/2026) masih dalam kondisi dipalang dan tidak dapat difungsikan secara normal selama sepekan terakhir. Aksi penutupan kantor tersebut dipicu persoalan pengelolaan dana PKBM dan PAUD yang dinilai bermasalah, serta tuntutan pembayaran hak guru kontrak yang belum diselesaikan.
Akibat pemalangan itu, aktivitas pelayanan publik di lingkungan Dinas Pendidikan terganggu total. Para pegawai yang datang berkantor tidak dapat masuk ke dalam ruangan karena akses utama masih dikunci oleh pihak yang melakukan aksi pemalangan.
“Dan oleh karena itu salah satu pengelola sekolah PKBM dia palang kantor. Dan akhirnya hari ini para staf dinas datang ke kantor tapi tidak bisa buka dan tidak bisa masuk kantor dan melakukan aktivitas seperti biasa. Dan sampai hari ini ada yang melayani dari luar kantor dan pelayanan seperti biasa tidak bisa dilakukan,” kata Maikel.
Ia menjelaskan, pelayanan pendidikan yang seharusnya berjalan normal kini dilakukan secara terbatas dari luar kantor. Situasi itu berdampak langsung terhadap masyarakat, termasuk para siswa yang hendak mengurus administrasi beasiswa afirmasi namun belum dapat dilayani.
“Oleh karena itu sampai hari ini anak-anak sekolah masih menunggu. Dan karena itu kami minta kepada pemerintah dalam hal ini dinas terkait untuk segera klarifikasi persoalan ini dan meminta pihak-pihak yang dirugikan segera datang untuk berdiskusi supaya kantor bisa buka,” ujarnya.
Pemalangan kantor disebut dipicu oleh konflik internal terkait rekomendasi dan izin operasional PKBM, khususnya yang melibatkan PKBM Liru Abua.
Pengelola PKBM Liru Abua, Dite Wanimbo, menilai terdapat ketidakadilan dalam pengelolaan administrasi dan rekomendasi lembaga pendidikan nonformal di Kabupaten Lanny Jaya. Ia meminta Kepala Dinas Pendidikan segera mengembalikan surat rekomendasi PKBM yang sebelumnya diberikan kepada pihak lain.
“Saya minta Bapak Kepala Dinas Pendidikan tolong kembalikan surat rekomendasi yang sudah kasih Pak Werius itu kasih Kepala Ketua Dite Wanimbo Ketua. Kembalikan surat rekomendasi saya. Itu satu. Yang kedua, saya anak putra daerah,” tegasnya.
Tak hanya itu, Dite juga menyoroti nasib guru kontrak yang disebut belum menerima pembayaran honor selama lima bulan terakhir. Ia menilai kondisi tersebut mencerminkan buruknya tata kelola pendidikan di daerah.
“Guru kontrak ini belum dibayar sampai sekarang lima bulan. Jadi saya minta Pak Kepala Dinas tolong berikan hak-hak kepada guru kontrak yang ada itu. Jangan mematikan SDM pendidikan Kabupaten Lanny Jaya ini,” katanya.
Ia menegaskan aksi pemalangan tidak akan dibuka sebelum tuntutan mereka dipenuhi, termasuk pembayaran hak guru kontrak dan pengembalian rekomendasi PKBM yang dipersoalkan.
“Kalau haknya belum dikasih, dengan rekomendasi yang saya bilang surat izin PKBM tidak dikasih, tidak akan kasih kunci, kasih tutup kantor,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Lanny Jaya belum memberikan tanggapan resmi terkait polemik tersebut. Meski demikian, pelayanan administrasi disebut masih berjalan secara terbatas di luar area kantor yang dipalang. [*].
