Dinkes Papua Tengah Evaluasi Program Kesehatan 2025 di Nabire

NABIRE, TOMEI.ID | Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua Tengah menggelar rapat monitoring dan evaluasi perencanaan serta koordinasi teknis program kesehatan tahun 2025 di Hotel JDF, Jalan Semarang, Nabire, Kamis (11/9/2025).

Kegiatan ini dihadiri para kepala dinas kesehatan atau perwakilannya dari delapan kabupaten di Papua Tengah.

Kepala Dinas Kesehatan Papua Tengah, dr. Agus, menyampaikan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk menyelaraskan program pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten agar sejalan dengan visi dan misi Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, serta Wakil Gubernur Deinas Geley.

“Ini kegiatan strategis untuk penyusunan APBD Perubahan 2025 dan APBD Induk 2026. Fokusnya pada sinkronisasi program sekaligus sumber pendanaan yang berasal dari DAK, BOK, maupun dana otsus,” jelas Agus.

Ia menegaskan, kehadiran Dinkes provinsi bukan untuk mengambil alih peran kabupaten, melainkan sebagai support system dalam memastikan pencapaian 12 indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM).

“Kami juga menangani KLB, krisis kesehatan, dan menjadi support system bagi kabupaten,” tegasnya.

Rapat ini juga membahas persoalan penyaluran BOK. Saat ini hanya Kabupaten Mimika dan Nabire yang dinyatakan layak salur, sementara enam kabupaten lainnya masih terkendala.

“Monitoring dan evaluasi ini dilakukan untuk mencari solusi bersama agar program berjalan lebih baik,” ujar Agus.

Selain pendanaan, evaluasi juga menyoroti capaian akreditasi fasilitas kesehatan. Dari delapan RSUD di Papua Tengah, enam sudah terakreditasi termasuk RS Pratama Intan Jaya yang meraih status madya, sementara RSUD Deiyai dan Dogiyai masih dalam proses.

“Secara infrastruktur kedua rumah sakit itu sudah cukup memadai, provinsi akan mendukung pemenuhan SDM agar bisa segera terakreditasi tahun ini,” tambah Agus.

Dinkes Papua Tengah juga mencatat dari 150 puskesmas, 125 sudah teregistrasi dan 50 di antaranya telah terakreditasi. Sebanyak 105 puskesmas juga telah melaksanakan layanan kesehatan gigi (PKG).

Kegiatan ini turut dirangkaikan dengan penilaian kinerja penanganan stunting di delapan kabupaten. Bappeda Papua Tengah memberikan apresiasi berupa hadiah hingga Rp2,5 miliar bagi kabupaten dengan capaian terbaik.

“Angka stunting menjadi prioritas nasional sekaligus indikator kinerja pemerintah daerah. Melalui sinergi lintas pemerintahan, kita targetkan peningkatan layanan kesehatan, pengendalian TBC, kesehatan ibu dan anak, hingga percepatan penurunan stunting,” pungkas Agus. [*].