Disaksikan Pemda dan Forkopimda, Perdamaian Suku Lani dan Wouma-Kurima Diteguhkan Lewat Prosesi Patah Panah di Wamena

WAMENA, TOMEI.ID | Perdamaian antara kelompok masyarakat Suku Lani dan Wouma-Kurima akhirnya diteguhkan melalui prosesi adat patah panah yang berlangsung khidmat di Mapolres Jayawijaya, Sabtu (23/5). Ritual adat tersebut menjadi simbol resmi berakhirnya konflik sosial yang sempat memicu ketegangan di wilayah Papua Pegunungan.

Prosesi adat itu disaksikan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri RI Ribka Haluk bersama Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, Kapolda Papua, Pangdam XVII/Cenderawasih, para bupati, pimpinan DPRP dan DPRK, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta aparat keamanan.

Patah panah yang dilakukan di hadapan publik ini menjadi tanda sah perdamaian menurut hukum adat sekaligus komitmen kedua belah pihak untuk tidak lagi mengulang pertikaian yang merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan daerah.

Gubernur Papua Pegunungan John Tabo menegaskan bahwa penyelesaian konflik di Tanah Papua harus kembali mengedepankan mekanisme adat, bukan diselesaikan melalui uang ataupun kepentingan lain di luar budaya masyarakat Papua.

“Saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak karena telah bekerja sama sehingga kita bisa mematahkan panah. Jangan lagi ada perang, penyelesaian harus dengan babi sesuai aturan adat, bukan dengan uang,” tegas John Tabo.

Dalam kesempatan itu, John Tabo juga mengingatkan pentingnya menjaga harkat dan martabat orang Papua melalui pendidikan serta perlindungan terhadap perempuan Papua sebagai penerus generasi.

“Jaga baik rahim kandungan mama, anak-anak perempuan Lani, Yali, Hubla harus sekolah baik. Ingat, jangan kawin orang luar, kawin orang Papua sendiri, supaya harkat martabat kita tetap terjaga,” ujarnya.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, memberikan apresiasi atas tercapainya perdamaian adat tersebut. Ia menilai penyelesaian konflik melalui pendekatan budaya dan adat merupakan langkah strategis untuk menjaga stabilitas keamanan dan mempercepat pembangunan di Papua Pegunungan.

“Dengan jiwa besar kita bisa menerima dan menyelesaikan dengan adat serta pemerintah. Presiden melalui Menteri Dalam Negeri telah memberikan apresiasi atas proses ini. Pembangunan fisik dan manusia hanya bisa berjalan jika keamanan terjaga,” kata Ribka Haluk.

Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Pol. Petrus Patrige Rudolf Renwarin, menegaskan aparat keamanan akan terus menjaga situasi tetap kondusif dan memastikan perang suku tidak lagi terjadi di pusat pemerintahan Papua Pegunungan.

“Ke depan tidak boleh lagi terjadi perang suku di pusat pemerintahan Papua Pegunungan. Kedua belah pihak harus menyelesaikan masalah dengan cara adat dan budaya yang berlaku,” tegasnya.

Prosesi patah panah tersebut menjadi momentum penting bagi masyarakat Papua Pegunungan untuk menutup lembaran konflik dan membuka jalan baru menuju kehidupan yang damai, aman, dan berorientasi pada pembangunan.

“Persaudaraan yang kita patah panah, maka jangan lagi perang sampai Tuhan Yesus datang,” tutup Gubernur John Tabo. [*].