Gubernur Meki Nawipa Minta Kampus Jadi Pusat Data dan Solusi Papua Tengah

TIMIKA, TOMEI.ID | Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menegaskan pentingnya peran perguruan tinggi sebagai pusat riset dan penyedia data akademik dalam mendukung kebijakan pembangunan serta penyelesaian berbagai persoalan sosial di Papua Tengah.

Penegasan itu disampaikan saat menghadiri audiensi bersama Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah XIV Tanah Papua, Suriel Mofu, dan seluruh pimpinan perguruan tinggi swasta (PTS) se-Papua Tengah di Kampus Politeknik Amamapare Timika, Kabupaten Mimika, Jumat (22/5/2026).

Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, dan Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong. Audiensi ini disebut sebagai pertemuan perdana yang mempertemukan secara langsung pimpinan daerah dengan seluruh pimpinan PTS di Papua Tengah dalam forum resmi pendidikan tinggi.

Dalam arahannya, Gubernur Meki Nawipa menyoroti lemahnya validitas data di berbagai sektor yang selama ini berdampak pada tidak tepatnya kebijakan pemerintah daerah, termasuk di bidang pendidikan.
Ia mengungkapkan masih ditemukan praktik manipulasi data pendidikan di tingkat sekolah yang berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM).

“Kadang-kadang kita hanya menyalahkan pemerintah, tapi pemerintah tidak akan melakukan kalau tidak ada data yang kuat. Kepala-kepala sekolah SD, SMP, SMA/SMK itu tidak jujur, dia kasih data yang tidak jelas, yang tidak sekolah dia bisa kasih masuk data untuk dia dapat ijazah. Setelah itu dia lama di kampus, tidak tahu baca, tidak tahu menulis,” ungkap Meki Nawipa.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan Pemprov Papua Tengah mendorong program Guru Mabesa untuk menekan angka putus sekolah dan memperbaiki kualitas pendidikan di daerah.

Meki menegaskan bahwa kampus tidak boleh hanya menjadi tempat pendidikan formal, tetapi harus hadir sebagai mitra strategis pemerintah melalui riset, kajian ilmiah, dan rekomendasi akademik yang dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan.

“Kenapa saya mau bertemu dengan kampus ini karena saya butuh kampus bantu pemerintah Provinsi Papua Tengah dan bupati-bupati,” ujarnya.

Ia meminta seluruh perguruan tinggi di Papua Tengah aktif melakukan penelitian terhadap persoalan sosial, konflik daerah, implementasi Otonomi Khusus (Otsus), hingga pengelolaan sumber daya alam agar pemerintah memiliki dasar data yang kuat dalam mengambil keputusan.

Meki bahkan mencontohkan konflik berkepanjangan di Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika, yang menurutnya membutuhkan pendekatan akademik dan keterlibatan lintas pihak untuk mencari solusi permanen.

“Kalau hanya datang selesaikan bayar kepala nanti besoknya hari lagi perang terus. Tapi kalau kita punya kajian yang benar, benar-benar kampus intervensi dan pemerintah ikut terlibat, bisa selesai,” katanya.

Selain itu, Gubernur Papua Tengah juga menyinggung implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) yang dinilai belum berjalan maksimal meskipun regulasi tersebut telah lama diterapkan di Papua.

Ia meminta kampus-kampus ikut terlibat mengkaji penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 106 dan 107 agar kebijakan Otsus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Papua Tengah.

Meki juga menyoroti pentingnya kajian akademik dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk menyangkut regulasi lingkungan hidup dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terhadap aktivitas pertambangan rakyat.

Menurutnya, pemerintah membutuhkan dukungan kampus agar kebijakan yang dibuat tetap berpihak pada kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan aspek lingkungan.

“Kita butuh data dan kajian yang tepat supaya pemerintah bisa mengambil langkah-langkah yang benar,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Meki Nawipa menegaskan bahwa forum bersama pimpinan perguruan tinggi di Papua Tengah akan digelar rutin setiap tiga bulan untuk membahas kontribusi akademik terhadap pembangunan daerah.

“Setelah hari ini, tiga bulan kemudian kita akan bertemu lagi dan saya berharap dapat mendengarkan berbagai program penelitian dan program lainnya dari kampus untuk pengembangan masyarakat,” tuturnya.

Di sisi lain, Meki juga mengungkapkan rencana pendirian Universitas Negeri Papua Tengah yang nantinya akan melibatkan seluruh pimpinan PTS di Papua Tengah dalam tim persiapan pembentukan universitas tersebut.

“Nanti kita akan mendirikan Universitas Negeri Papua Tengah, dan diharapkan semua pimpinan PTS di Papua Tengah masuk menjadi bagian dalam tim,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala LLDikti Wilayah XIV Tanah Papua, Suriel Mofu, memberikan apresiasi atas inisiatif Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang dinilai memberi perhatian besar terhadap pengembangan pendidikan tinggi di Papua.

Menurut Suriel, forum tersebut merupakan momentum bersejarah karena baru pertama kali dilaksanakan di Tanah Papua dengan kehadiran lengkap gubernur, wakil gubernur, hingga pimpinan daerah lainnya.

“Luar biasa, pertemuan ini merupakan sejarah dan baru pertama kali atau perdana di Tanah Papua,” ujar Suriel Mofu.

Ia menjelaskan, sekitar 90 persen perguruan tinggi di Tanah Papua telah terakreditasi, sementara sisanya merupakan perguruan tinggi baru yang masih menjalani proses akreditasi sementara.

Suriel juga menyebut terdapat perguruan tinggi di bawah koordinasi LLDikti XIV yang telah meraih akreditasi unggul di wilayah timur Indonesia.

Menurutnya, hubungan erat antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah sangat penting dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan menjawab berbagai persoalan sosial di Papua Tengah.

Dalam audiensi tersebut, seluruh pimpinan dari 12 perguruan tinggi swasta di Papua Tengah diberi kesempatan memaparkan profil kampus dan program strategis pengembangan sumber daya manusia di daerah.

Di akhir kegiatan, Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menyerahkan bantuan laptop kepada 12 perguruan tinggi swasta di Provinsi Papua Tengah sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan pendidikan tinggi di daerah. [*].