WAMENA, TOMEI.ID | Organisasi Kepala Suku Pejuang Pepera Papua Pegunungan secara tegas membantah tuduhan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) maupun agen intelijen yang disebut bekerja sama dengan BIN serta aparat TNI/Polri. Tuduhan tersebut dinilai tidak berdasar dan berpotensi memicu konflik internal di tengah masyarakat.
Bantahan itu disampaikan dalam pertemuan resmi di sekretariat organisasi pada Jumat (10/4/2026), yang dihadiri pengurus dari delapan kabupaten, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, kalangan intelektual, serta keluarga besar Limina Wenda. Pernyataan ini sekaligus merespons rilis Markas TPNPB-OPM tertanggal 7 April 2026.
Ketua Kepala Suku Pejuang Pepera Papua Pegunungan, Limina Wenda, dengan tegas menolak seluruh tuduhan tersebut dan menantang pihak yang menuding untuk menunjukkan bukti konkret.
“Saya minta bukti. Apakah saya jual keluarga saya lewat wadah ini? Apakah saya bawa TNI/Polri masuk ke markas atau delapan kabupaten? Apakah saya sebagai agen intelijen? Saya minta bukti,” tegas Limina.
Menurutnya, pelabelan tanpa dasar bukan hanya mencederai nama baik pribadi dan organisasi, tetapi juga berpotensi merusak hubungan kekeluargaan yang selama ini terjalin kuat di antara marga-marga besar.
Ia menyoroti dampak serius dari tuduhan tersebut terhadap relasi sosial di internal masyarakat Papua Pegunungan, khususnya keluarga besar Wenda–Tabuni, Yoman–Wenda, hingga Beam–Kuyawage.
“Kalau tanpa bukti langsung diberi label DPO dan mata-mata intelijen, ini bisa memicu konflik di antara kami sendiri. Padahal kami saling mengenal dan masih satu keluarga besar,” ujarnya.
Limina menegaskan, organisasi yang dipimpinnya dibentuk bukan untuk kepentingan politik atau intelijen, melainkan murni sebagai wadah memperjuangkan kesejahteraan anak cucu pejuang Pepera. Fokus utama organisasi, kata dia, adalah mendorong akses pekerjaan, penyediaan rumah layak huni, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
“Banyak yang sudah lulus sekolah tapi belum bekerja. Melalui wadah ini kami berupaya mencarikan solusi. Termasuk kebutuhan rumah layak dan kesejahteraan keluarga,” jelasnya.
Ia juga menyinggung ketimpangan pembangunan yang dirasakan masyarakat Papua Pegunungan dibandingkan wilayah lain di Indonesia, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
“Kebutuhan dasar itu utama. Orang harus makan dan minum dulu baru bisa beraktivitas. Karena itu kami minta hak kami, ini perlu dipahami dengan baik,” tegasnya.
Lebih lanjut, Limina mengingatkan agar tidak ada pihak yang mudah melabeli tanpa fakta, apalagi terhadap sesama orang Papua yang sama-sama memperjuangkan masa depan daerah.
“Jangan menilai tanpa fakta. Semua orang punya hati, tidak bisa langsung dituduh begitu saja,” katanya.
Dukungan juga datang dari pihak keluarga yang menegaskan bahwa organisasi ini sah dan memiliki tujuan jelas serta dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada pemerintah pusat maupun daerah.
“Ini bukan dibuat-buat. Ini nyata dan kami siap mempertanggungjawabkannya,” tegas perwakilan keluarga.
Di akhir pernyataan, Organisasi Kepala Suku Pejuang Pepera Papua Pegunungan meminta perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, khususnya Gubernur, terhadap keberadaan dan perjuangan mereka.
Mereka juga memperingatkan akan mengambil langkah tegas dengan meminta klarifikasi langsung ke pihak markas apabila tuduhan tanpa bukti terus disebarkan. [*].
