DKP KINGMI Desak Transparansi Anggaran dan Hentikan Konflik Kwamki Narama

TIMIKA, TOMEI.ID | Departemen Keadilan dan Perdamaian (DKP) Sinode Gereja Kemah Injil (KINGMI) di Tanah Papua menyerukan penghentian kekerasan dan perang antarkelompok di Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika, yang disebut telah berlangsung sekitar dua tahun dan mengakibatkan 23 orang meninggal dunia.

Seruan tersebut disampaikan melalui Surat Gembala DKP KINGMI di Tanah Papua yang ditandatangani Pdt. Deserius Adii, di Timika, Minggu (6/9/2026).

DKP KINGMI menilai konflik berkepanjangan itu telah menimbulkan korban jiwa, luka-luka, trauma, ketakutan, terganggunya kehidupan masyarakat, serta kerusakan hubungan sosial antarkelompok.

Dalam surat tersebut, DKP KINGMI menegaskan bahwa setiap nyawa manusia memiliki nilai yang sangat berharga sehingga tidak boleh dikorbankan karena persoalan apa pun. Karena itu, seluruh pihak yang terlibat dalam konflik diminta menghentikan pembunuhan, penyerangan, aksi pembalasan, dan segala bentuk kekerasan.

“Jangan membalas kematian dengan kematian. Jangan membalas luka dengan luka. Jangan menjadikan anak-anak, perempuan dan masyarakat sipil sebagai korban dari konflik orang dewasa,” demikian seruan DKP KINGMI dalam Surat Gembala tersebut.

DKP KINGMI juga menyoroti informasi mengenai akar awal konflik Kwamki Narama yang disebut bermula dari persoalan perselingkuhan dan kemudian berkembang menjadi persoalan denda adat. Ketika tuntutan tersebut tidak mampu dipenuhi, persoalan berkembang menjadi pertikaian antarkelompok yang berujung pada jatuhnya korban jiwa.

Menurut DKP KINGMI, persoalan keluarga dan perselingkuhan seharusnya dapat diselesaikan melalui musyawarah, mediasi, nasihat keluarga, mekanisme adat yang bermartabat, pendampingan gereja, maupun jalur hukum apabila diperlukan. Persoalan keluarga, tegas mereka, tidak boleh berkembang menjadi konflik yang menghilangkan banyak nyawa.

DKP KINGMI juga menyerukan kepada para pemimpin adat untuk mengevaluasi mekanisme denda adat yang berpotensi menjadi beban bagi pihak yang bersangkutan.

Penyelesaian adat, menurut mereka, harus mempertimbangkan kemampuan pihak yang bertanggung jawab, kondisi korban, perdamaian kedua keluarga, serta tujuan utama pemulihan hubungan dan penghentian konflik.

Desak Pemkab Mimika Buka Anggaran Rp10 Miliar

Selain menyerukan penghentian kekerasan, DKP KINGMI meminta Pemerintah Kabupaten Mimika memberikan penjelasan terbuka mengenai informasi anggaran sekitar Rp10 miliar untuk penanganan dan penyelesaian konflik Kwamki Narama sebagaimana diberitakan sejumlah media.

DKP KINGMI meminta pemerintah menjelaskan secara resmi apakah anggaran tersebut benar dialokasikan atau digunakan untuk penanganan konflik Kwamki Narama, dari sumber anggaran apa, apa dasar penggunaannya, kapan dialokasikan dan direalisasikan, berapa yang telah digunakan, untuk kegiatan apa saja, siapa pengelolanya, serta apa hasil nyata yang telah dicapai.

“Apabila dana tersebut benar telah digunakan, maka masyarakat berhak mengetahui pertanggungjawaban dan hasil penggunaannya,” tegas DKP KINGMI.

Menurut DKP KINGMI, anggaran penanganan konflik tidak boleh berhenti pada pengamanan sementara.

Anggaran tersebut harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam menghentikan kekerasan, melindungi masyarakat sipil, membantu korban, memulihkan hubungan antarkelompok, dan membangun perdamaian yang berkelanjutan.

DKP KINGMI juga meminta Pemkab Mimika melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi penanganan konflik Kwamki Narama. Pendekatan keamanan dinilai tidak cukup apabila tidak disertai dialog, rekonsiliasi, penyelesaian akar persoalan, pemulihan korban, serta pelibatan tokoh adat, tokoh agama, perempuan, pemuda, korban, keluarga korban, dan kelompok masyarakat lainnya.

Korban Diminta Jadi Prioritas

Dalam Surat Gembala tersebut, DKP KINGMI meminta korban dan keluarga korban menjadi prioritas dalam setiap kebijakan penanganan konflik. Mereka dinilai membutuhkan perlindungan, pendampingan, pemulihan trauma, bantuan sosial, dan kepastian bahwa kekerasan tidak kembali terjadi.

“Jangan sampai masyarakat yang kehilangan anggota keluarga hanya menjadi objek dari berbagai program penanganan konflik,” demikian pernyataan DKP KINGMI.

DKP KINGMI juga meminta aparat keamanan menjalankan tugas secara profesional dan terukur dengan mengutamakan perlindungan masyarakat sipil. Kehadiran aparat diharapkan dapat memberikan rasa aman sekaligus mendukung terbukanya ruang dialog dan proses perdamaian.

Sebagai bagian dari upaya penyelesaian jangka panjang, DKP KINGMI mengusulkan pembentukan Forum Perdamaian Kwamki Narama yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Mimika, tokoh adat dari pihak-pihak yang berkonflik, gereja, tokoh masyarakat, perempuan, pemuda, korban dan keluarga korban, serta unsur terkait lainnya.

Forum tersebut diharapkan memiliki agenda yang jelas, mulai dari penghentian kekerasan, rekonsiliasi, pemulihan korban, penyelesaian akar konflik, hingga pembangunan perdamaian jangka panjang.

DKP KINGMI juga mengajak masyarakat Kwamki Narama memutus siklus dendam agar konflik tidak diwariskan kepada generasi berikutnya. Anak-anak dan generasi muda, menurut mereka, harus mendapatkan kesempatan untuk hidup aman, memperoleh pendidikan, membangun persaudaraan, dan menatap masa depan tanpa bayang-bayang permusuhan.

Pada bagian akhir Surat Gembala, DKP KINGMI menegaskan bahwa perdamaian Kwamki Narama tidak dapat dibeli hanya dengan uang ataupun dipaksakan hanya dengan kekuatan. Perdamaian harus dibangun melalui kejujuran, keadilan, pengakuan terhadap korban, dialog, rekonsiliasi, pengampunan, dan tanggung jawab bersama.

DKP KINGMI kemudian menyerukan penghentian perang saudara dan pembunuhan, keterbukaan penggunaan anggaran, perlindungan masyarakat sipil, serta penyelesaian konflik melalui dialog dan musyawarah.

“Hentikan perang saudara. Hentikan pembunuhan. Buka transparansi anggaran. Lindungi masyarakat sipil. Selesaikan persoalan dengan dialog dan musyawarah. Bangun perdamaian Kwamki Narama secara nyata,” demikian seruan DKP KINGMI di Tanah Papua. [*].