DKP Papua Tengah Dorong Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Empat Kabupaten

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana membangun Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di empat kabupaten di Provinsi Papua Tengah pada 2026. Program ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan masyarakat nelayan di wilayah tersebut.

Empat kabupaten yang menjadi sasaran program yakni Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika sebagai kawasan dengan aktivitas perikanan tangkap, serta Kabupaten Paniai dan Kabupaten Deiyai yang selama ini dikenal dengan potensi perikanan air tawar di kawasan danau.

baca juga: Sinkronisasi Data Sektoral, Bapperida Papua Tengah Perkuat Perencanaan Pembangunan Berbasis Data

Kepastian rencana tersebut terungkap dalam pertemuan antara tim KKP dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang berlangsung di ruang rapat Wakil Gubernur, Rabu (4/3/2026). Rapat tersebut dipimpin oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Herman Kayame.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua Tengah, Karlos Matuan, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengusulkan 16 titik calon lokasi Kampung Nelayan Merah Putih yang tersebar di empat kabupaten tersebut.

baca juga: RTRW 2026–2046 Jadi Kompas Masa Depan, Meki Nawipa Tegaskan Papua Tengah Tak Boleh Salah Arah

“Sejak tahun lalu kami dari DKP Papua Tengah telah melakukan pendampingan kepada masyarakat untuk mengajukan proposal pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Dari 16 titik yang diajukan, kepastian jumlah yang disetujui masih menunggu hasil verifikasi tim survei KKP, terutama terkait status tanah, akses jalan, serta ketersediaan listrik,” ujar Karlos melalui sambungan telepon, Rabu.

Menurutnya, program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan memperkuat sektor perikanan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Program tersebut juga dinilai selaras dengan agenda prioritas Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, yang menekankan penguatan sektor kelautan dan perikanan melalui optimalisasi pelabuhan perikanan, peningkatan sarana prasarana penunjang, serta rencana ekspor hasil perikanan dari Timika pada 2026.

baca juga: Papua Tengah Kunci 95 Persen Lahan Sawah dalam RTRW 2026–2046, Lampaui Target Nasional

Karlos menjelaskan bahwa dalam konsep Kampung Nelayan Merah Putih, setiap kabupaten akan memiliki satu kawasan yang berfungsi sebagai hub atau sentral aktivitas perikanan, sementara kampung nelayan lainnya berperan sebagai wilayah penyangga.

“Di Nabire misalnya, kampung nelayan sentral direncanakan di Sanoba, sementara di Mimika berada di Pomako. Seluruh hasil tangkapan nelayan akan dibawa ke kampung nelayan sentral untuk dipasarkan melalui Koperasi Merah Putih,” jelasnya.

Ia menambahkan, program ini tidak sekadar menghadirkan kawasan permukiman nelayan yang tertata, tetapi juga membangun sistem ekonomi perikanan yang terintegrasi.

Salah satu persyaratan utama dalam program tersebut adalah seluruh nelayan penerima manfaat harus terdaftar sebagai anggota Koperasi Desa Merah Putih, sehingga distribusi bantuan serta penjualan hasil tangkapan dapat terkelola secara transparan dan tepat sasaran.

“Selama ini ada kasus bantuan perahu dan alat tangkap yang diterima oleh pihak yang sebenarnya bukan nelayan, bahkan ada yang menjual kembali bantuan tersebut. Karena itu dalam program ini data penerima harus benar-benar nelayan aktif dan tergabung dalam koperasi,” tegasnya.

Di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih nantinya juga akan dibangun berbagai fasilitas penunjang seperti kios nelayan, tempat pelelangan ikan, bengkel mesin perahu, hingga fasilitas pembekuan ikan seperti cold storage dan Air Blast Freezer (ABF). Fasilitas tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan nelayan sekaligus memperkuat rantai distribusi perikanan di Papua Tengah.

Melalui program ini, pemerintah berharap sektor perikanan di Papua Tengah dapat berkembang lebih produktif dan berkelanjutan, sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat pesisir maupun kawasan danau di wilayah tersebut.[*].