DOGIYAI, TOMEI.ID | Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah, kembali dilanda kekerasan yang mempertegas rapuhnya situasi keamanan di wilayah tersebut. Dalam satu hari, sedikitnya empat warga dilaporkan menjadi korban, terdiri dari tiga korban jiwa pada siang hari dan satu anak di bawah umur yang tertembak pada malam hari.
Dugaan penembakan oleh aparat keamanan terhadap warga sipil disebut menjadi pemicu utama memanasnya kondisi, yang berujung pada jatuhnya korban jiwa serta meluasnya aksi protes masyarakat.
Insiden ini tidak hanya menambah daftar panjang korban sipil dalam konflik Papua, tetapi juga memantik kemarahan terbuka dari keluarga korban dan warga setempat. Aksi penyerangan terhadap pos militer serta pembakaran sejumlah rumah dilaporkan terjadi sebagai bentuk pelampiasan atas rasa ketidakadilan yang terus berulang.
Sejumlah sumber di lapangan mengungkapkan bahwa tindakan aparat dalam merespons situasi dinilai tidak proporsional dan justru memperburuk keadaan. Penggunaan kekuatan bersenjata di tengah kawasan sipil kembali menempatkan masyarakat sebagai pihak paling rentan.
Penembakan terhadap warga sipil, jika terbukti, merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun. Negara, dalam mandat konstitusionalnya, seharusnya hadir sebagai pelindung, bukan menjadi sumber ketakutan bagi rakyatnya sendiri.
Eskalasi yang terjadi di Dogiyai memperlihatkan pola berulang: kekerasan melahirkan kemarahan, kemarahan memicu aksi balasan, dan pada akhirnya warga sipil kembali menjadi korban utama. Lingkaran ini terus berputar tanpa penyelesaian yang menyentuh akar persoalan.
Pendekatan keamanan yang bertumpu pada kekuatan militer kembali menuai kritik tajam. Alih-alih meredam konflik, pendekatan tersebut dinilai justru memperdalam ketegangan sosial dan memperbesar potensi benturan antara aparat dan masyarakat.
“Ini bukan lagi sekadar persoalan keamanan, tetapi sudah menyangkut kepercayaan publik yang runtuh terhadap negara,” ungkap seorang sumber lokal yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Dalam situasi yang kian memburuk ini, desakan terhadap negara semakin menguat. Berbagai elemen masyarakat sipil menuntut dilakukannya investigasi independen dan transparan atas dugaan penembakan warga sipil, penegakan pertanggungjawaban hukum yang tegas hingga ke tingkat rantai komando, penghentian pendekatan militeristik dalam penanganan konflik di Papua, serta pembukaan ruang dialog damai yang inklusif dan berkelanjutan sebagai langkah mendasar untuk menghentikan siklus kekerasan yang terus berulang.
Siang Berdarah, Malam Anak Jadi 11 Tahun jadi Korban
Informasi yang dihimpun menyebutkan, pada siang hari terjadi insiden yang menyebabkan tiga warga sipil meninggal dunia. Identitas lengkap para korban masih dalam proses pendalaman dan akan dipublikasikan pada pemberitaan lanjutan.
Pada malam harinya, kekerasan kembali terjadi. Seorang anak bernama Maikel Pekei (11) dilaporkan tertembak pada Selasa malam (31/3/2026) sekitar pukul 21.30 WIT.
Maikel Pekei mengalami luka tembak di bagian bahu kiri dengan tembus hingga ke belakang dan saat ini tengah menjalani perawatan medis intensif.
Peristiwa ini mempertegas bahwa situasi di Dogiyai telah memasuki fase darurat kemanusiaan, di mana anak-anak pun tidak lagi terlindungi dari kekerasan.
Hingga saat ini, belum terdapat keterangan resmi dari pihak Kepolisian Resor Dogiyai maupun unsur TNI terkait rangkaian insiden penembakan tersebut.
Sumber lapangan menilai peristiwa ini sebagai bentuk kegagalan serius dalam menjamin keselamatan warga sipil.
“Ketika siang warga sipil meninggal dan malam anak 11 tahun tertembak, ini bukan lagi insiden biasa, ini adalah krisis kemanusiaan yang nyata,” tegas sumber tersebut.
Hingga kini, suasana di Dogiyai masih diliputi ketegangan. Aktivitas masyarakat terganggu, rasa aman belum pulih, dan bayang-bayang kekerasan terus menghantui kehidupan warga sehari-hari.
Redaksi tomei.id mencatat bahwa informasi lebih lengkap terkait identitas korban lainnya akan dipublikasikan pada edisi berikutnya. Jika pendekatan yang sama terus dipertahankan tanpa evaluasi mendasar, maka konflik berpotensi terus berulang dan masyarakat sipil kembali menjadi pihak yang paling menderita. [*].
NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah melaporkan adanya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)…
JAYAPURA, TOMEI.ID | Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Papua secara resmi mendesak…
JAYAPURA, TOMEI.ID | Gereja Injili di Indonesia (GIDI) Wilayah Yahukimo, Klasis Dekai, melalui Jemaat Injil…
NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah, secara resmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)…
JAYAPURA, TOMEI.ID | Komunitas Earth Hour Jayapura menggelar aksi street campaign pada Sabtu (28/3/2026) pukul…
NABIRE, TOMEI.ID | Kepengurusan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Papua…