DPD RI Tegaskan Komitmen Dana Otsus, Gubernur Papua Selatan: Papua Tidak Boleh Semakin Tertinggal

MERAUKE, TOMEI.ID | Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, menegaskan bahwa harapan Papua untuk mengejar ketertinggalan pembangunan tetap terbuka lebar setelah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) memperjuangkan agar dana otonomi khusus (Otsus) tidak dipangkas oleh pemerintah pusat.

Menurutnya, Dana otonomi khusus (Otsus) kembali menjadi harapan besar masyarakat Papua untuk mengejar ketertinggalan pembangunan.

Dalam pertemuan bersama Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI di Kantor Gubernur Papua Selatan, Sabtu (13/9/2025) malam, Apolo menyampaikan apresiasi tinggi atas langkah DPD RI yang memperjuangkan agar dana Otsus tidak dipangkas oleh pemerintah pusat.

“Dana Otsus diperuntukkan bagi percepatan pembangunan di Papua. Kalau pemerintah pusat memotong dana itu, maka Papua akan semakin tertinggal. Karena itu, kami sangat berterima kasih kepada DPD RI yang sudah memperjuangkan hal ini,” ujar Apolo.

Ia mengingatkan, pembangunan di Papua baru dimulai pada tahun 1961, jauh tertinggal dibandingkan Aceh dan Ambon yang lebih dulu bergerak pasca-kemerdekaan. Menurutnya, kondisi wilayah pegunungan yang masih serba terbatas menjadikan keberlanjutan dana Otsus sangat vital.

Papua Selatan sendiri hanya memiliki APBD sekitar Rp1,3 triliun per tahun, jumlah yang dinilai sangat terbatas untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar. Karena itu, dana Otsus disebut Apolo sebagai penopang utama pembangunan di provinsi termuda di Indonesia bagian timur itu.

Apolo menegaskan, pemerintah daerah akan mengelola dana tersebut secara transparan dan tepat sasaran agar benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat.

“Di sisi lain, anggota PURT DPD RI yang hadir dalam pertemuan itu memastikan komitmen lembaganya untuk terus memperjuangkan dana Otsus,” terangnya.

Menurut mereka, kebijakan afirmatif ini bukan sekadar soal transfer anggaran, tetapi bagian dari tanggung jawab negara untuk menjawab ketimpangan pembangunan Papua dengan daerah lain. [*].