DPR Papua Pegunungan Soroti Ketimpangan Otsus dan Desak Transparansi Hibah Rp30,3 Miliar

WAMENA, TOMEI.ID | Anggota DPR Papua Pegunungan Fraksi NasDem, Hukum Mohi, menyoroti ketimpangan pembangunan dan minimnya transparansi penyaluran dana hibah keagamaan Rp30,3 miliar di Provinsi Papua Pegunungan.

Sorotan itu disampaikan legislator Daerah Pemilihan Yahukimo yang duduk di Komisi 4 tersebut saat memberikan keterangan kepada media di Wamena, Jumat (13/11/2026).

Menurut Hukum Mohi, selama dua tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan, pembangunan di sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga bantuan keagamaan belum terdistribusi secara adil di 8 kabupaten.

“Pembangunan belum merata. Sumber dana Otonomi Khusus hadir untuk seluruh masyarakat asli Papua di 8 kabupaten, bukan hanya untuk kabupaten tertentu,” tegas Hukum Mohi.

Secara khusus, Hukum Mohi mempertanyakan transparansi penyaluran hibah keagamaan tahun ini senilai Rp30,3 miliar untuk 26 rumah ibadah yang terdiri dari 21 gereja dan 5 masjid di Kabupaten Jayawijaya.

Ia meminta Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan membuka data penerima, kriteria, dan syarat penyaluran kepada publik secara jelas.

“Pemerintah perlu mentransparansikan data penerima hibah ini. Ada berbagai denominasi gereja di Papua Pegunungan. Pengalaman tahun lalu, bantuan hanya terserap oleh dua atau tiga denominasi saja, sementara yang lain terabaikan. Jangan sampai terulang tahun ini,” ujarnya.

Untuk memastikan asas keadilan, Hukum Mohi mendorong pelibatan Majelis Rakyat Papua [MRP] Pokja Agama yang merepresentasikan setiap denominasi.

Ia juga mengusulkan perubahan mekanisme pada 2027. Hibah sebaiknya tidak disalurkan langsung ke gereja, melainkan melalui pengurus Sinode masing-masing denominasi seperti yang diterapkan di provinsi lain di Tanah Papua, dengan besaran alokasi yang mempertimbangkan jumlah jemaat.

Ketimpangan tidak hanya terjadi di sektor keagamaan. Dalam Rapat Kerja bersama dinas mitra pada 10 November lalu, Hukum Mohi mencatat alokasi program dan anggaran pembangunan dua tahun terakhir didominasi oleh tiga kabupaten, sementara lima kabupaten lainnya hanya mendapat porsi kecil.

Ia menilai hal tersebut bertentangan dengan semangat Otsus yang harus dirasakan manfaatnya secara adil oleh seluruh masyarakat asli Papua di Papua Pegunungan.

“Oleh karena itu perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan dana Otsus,” katanya.

Menjelang pembahasan APBD Induk 2027, Fraksi NasDem secara resmi mendorong pemerintah daerah untuk mengalihkan fokus pembangunan ke enam kabupaten yang selama ini dinilai belum tersentuh maksimal.

Keenam kabupaten tersebut adalah Pegunungan Bintang, Yalimo, Yahukimo, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, dan Nduga.

“Dalam pandangan fraksi maupun komisi, kami berulang kali menyuarakan pemerataan pembangunan, tetapi masukan tersebut sering diabaikan eksekutif. Ke depan eksekutif harus lebih mendengarkan aspirasi dari akar rumput. Pembangunan Papua Pegunungan ditujukan untuk seluruh masyarakat di 8 kabupaten, sehingga pelaksanaannya pun harus merata,” pungkasnya. [*]