WAMENA, TOMEI.ID | DPR Papua Pegunungan melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan yang dinilai belum memberikan dampak nyata bagi masyarakat. DPR mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera mengaudit pengelolaan keuangan daerah sekaligus meminta Gubernur Papua Pegunungan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).
Desakan itu disampaikan dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Kantor DPR Papua Pegunungan, Wamena, Senin (27/7).
Ketua Fraksi Partai NasDem DPR Papua Pegunungan, Lenny Caroline Weya, menilai berbagai persoalan sosial di Papua Pegunungan semakin memprihatinkan, mulai dari meningkatnya pencurian, konflik, hingga terbatasnya lapangan pekerjaan.
“Kami di DPR mau bicara karena melihat keadaan masyarakat Papua Pegunungan yang semakin memprihatinkan akibat efisiensi ini membuat masyarakat banyak kelaparan, kehilangan pekerjaan, sehingga banyak sekali pencurian, pembunuhan di mana-mana. Kami sebagai DPR punya hati untuk turun melihat dan membantu masyarakat, tapi keadaan kami di Dewan sedang tidak baik-baik saja. Setelah 1 tahun 8 bulan lebih kami diam, hari ini kami mau bicara terkait kondisi DPR Papua Pegunungan,” katanya.
Lenny mengatakan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses tidak pernah diakomodasi dalam program pemerintah sehingga harapan masyarakat terhadap DPR sulit diwujudkan.
“Masyarakat menyampaikan aspirasi, kami ambil, kami sampaikan pokir kami, tapi sampai hari ini tidak pernah satupun diakomodir. Ini sangat memprihatinkan karena masyarakat berharap besar kepada kami,” ujarnya.
Ia juga menyoroti hak-hak kelembagaan DPR yang disebut tidak dibayarkan sesuai jadwal sehingga menghambat pelaksanaan tugas anggota dewan.
“Kegiatan kami tiap bulan tidak pernah dibayarkan, paling tiga bulan sekali baru dibayarkan. Hutang yang kami ambil untuk membantu masyarakat harus kami tutup kembali, ini sangat menyusahkan kami. Karena itu kami harap gubernur transparan dalam anggaran Papua Pegunungan,” tegasnya.
Selain itu, Lenny mengungkapkan DPR telah menyusun rancangan peraturan daerah (Ranperda) untuk memberikan dasar hukum bagi keterlibatan pengusaha asli Papua dalam proyek-proyek pembangunan.
“Kami sudah membuat rancangan perda agar pengusaha orang asli Papua dilibatkan dalam proyek-proyek pembangunan, supaya mereka punya dasar hukum,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota DPR Papua Pegunungan dari Partai Demokrat, Fransina Daby, menilai komunikasi antara Gubernur dan Wakil Gubernur belum berjalan baik sehingga berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
“Sejak awal Pak Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik, tidak ada dampak sama sekali. Tidak ada komunikasi yang baik, tidak pernah duduk di satu honai. Akibatnya berdampak sekali di semua bidang. Saya mohon mereka duduk bersama dan bicarakan kepentingan rakyat Papua Pegunungan,” ujarnya.
Fransina juga mengkritik mekanisme pengambilan keputusan di lingkungan Pemprov yang menurutnya terpusat pada satu pihak. Ia menilai kondisi tersebut turut berdampak terhadap pengelolaan keuangan daerah.
“Semua diatur oleh satu pintu saja, hanya Gubernur. Wakil Gubernur sama sekali tidak dilibatkan. Akibatnya kami DPR pun mengalami kesulitan dalam hal keuangan. Bila perlu kabar keuangan diganti, karena banyak kegagalan yang dia lakukan,” ujarnya.
Ia kemudian meminta BPK segera melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.
“Kami DPR bisa tiga bulan sekali, empat bulan sekali baru terima hak kami. Itu pun dibatasi. Jadi saya mohon dengan tegas BPK periksa keuangan Papua Pegunungan,” tegasnya.
Fransina turut menyoroti pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dinilai belum optimal serta minim melibatkan pengusaha asli Papua dalam pelaksanaan proyek pemerintah.
“Jembatan baru bikin saja sudah bongkar, jalan baru bikin saja sudah bongkar. Kami tidak pernah turun lapangan, tidak tahu pembangunan mana yang terjadi. Hanya satu dua CV saja yang kerja, anak-anak asli putra daerah tidak dilibatkan. Saya tegas sampaikan kepala dinas PU, proyek-proyek itu harus diberikan kepada anak-anak daerah. Mereka akan kerja dengan hati, dan kami siap kawal,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Gubernur Papua Pegunungan maupun Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan terkait kritik DPR, permintaan audit keuangan, dan desakan evaluasi kinerja OPD tersebut. [*].
