NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah bersama lembaga legislatif di Papua Tengah terus memperkuat langkah kemanusiaan di tengah dinamika sosial yang terjadi di wilayah pegunungan.
Melalui kolaborasi antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Tengah, Panitia Khusus (Pansus) Kemanusiaan DPR Papua Tengah, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, dialog terbuka digelar untuk mencari solusi atas krisis kemanusiaan yang masih membayangi masyarakat Intan Jaya dan daerah terdampak lainnya.
Kegiatan yang berlangsung pada Selasa (14/10/2025) di Auditorium RRI Nabire itu dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Yohanes Kemong (Anggota DPR Papua Tengah sekaligus Ketua Pansus Kemanusiaan), Yoris Raweyai (Wakil Ketua DPD RI), serta Lis Tabuni (Anggota DPD RI Perwakilan Papua Tengah).
Dialog ini dimoderatori oleh John Nr. Gobay, Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, yang juga dikenal aktif mendorong advokasi kemanusiaan di wilayah ini.
Dalam arahannya, John Gobay menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya dialog yang mempertemukan berbagai pihak untuk membahas situasi kemanusiaan dan keamanan di Papua Tengah, khususnya di Intan Jaya, Puncak, dan Puncak Jaya.
“Kita bersyukur karena bisa berkumpul membicarakan situasi Papua Tengah. Pembangunan terus bergerak cepat, tetapi di sisi lain kekerasan juga meningkat. Dua hal ini harus kita sikapi bersama,” ujarnya.
Gobay menegaskan bahwa tujuan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) bukan untuk memperluas operasi keamanan, melainkan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat Papua Tengah.
“DOB bukan alat untuk memperkuat konflik atau kekerasan. Tujuannya adalah membuat rakyat bahagia, bukan menangis,” tegasnya.
Ia juga menyerukan kepada pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat sipil untuk mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Tanah Papua.
“Kita hidup untuk berbuat baik dan menjadi duta damai bagi tanah ini, bukan menjadi sumber penderitaan bagi sesama,” tambahnya.
Dari ruang dialog kemanusiaan ini, harapan akan Papua Tengah yang damai dan berkeadilan kembali ditegaskan sebuah cita yang menempatkan manusia, kemanusiaan, dan perdamaian sebagai inti dari setiap langkah pembangunan di Tanah Papua. [*].
