DPR Papua Tengah Dapil VIII Deiyai Terima Aspirasi Warga Kapiraya Soal Tapal Batas

DEIYAI, TOMEI.ID | Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRP) Daerah Pemilihan (Dapil) VIII Deiyai resmi menerima aspirasi warga Kapiraya terkait sengketa tapal batas antara Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Mimika, yang menjadi isu penting bagi masyarakat setempat.

Aspirasi tersebut disampaikan dalam kegiatan Reses Tahap III Tahun Anggaran 2025, yang digelar di Aula DPRD Deiyai Tigido Mugou, pada hari Rabu, 3 Desember 2025.

Kepala Suku Muda Distrik Kapiraya, Mesak Edowai, mewakili warga Kapiraya untuk menyerahkan aspirasi tersebut. Penerimaan aspirasi dilakukan oleh anggota DPR Papua Tengah Dapil VIII Deiyai, yakni Maksimus Takimai (PDIP), Paulus Mote (PSI), Yosafat Badokapa (Hanura), Donatus Mote (Jalur Pengangkatan), serta Damiana Tekege (Jalur Pengangkatan).

Proses penyerahan aspirasi ini disaksikan oleh berbagai tokoh penting, termasuk Kepala Suku Umum Deiyai, lima kepala distrik dari Kabupaten Deiyai, enam kepala distrik Bowobado, serta lima kepala kampung dari Distrik Kapiraya, yang semuanya hadir dalam acara tersebut.

Reses dan penerimaan aspirasi ini dibuka secara resmi oleh Asisten I Bupati Deiyai, Simon Mote, SSTP, mewakili Bupati Deiyai.

Maksimus Takimai, anggota DPR Papua Tengah dari Fraksi PDIP, mengungkapkan bahwa aspirasi warga Kapiraya tentang sengketa tapal batas sudah disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

“Aspirasi yang kami terima dari masyarakat Kapiraya telah kami bawa dan sampaikan dalam rapat penanganan konflik sosial di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah pada 3 Desember 2025 di Nabire,” kata Takimai, Kamis (4/12/2025).

Takimai juga memberikan apresiasi kepada Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, yang dianggap cepat dalam merespons masalah tersebut.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Papua Tengah yang dengan sigap memfasilitasi pertemuan antara Bupati Mimika, Bupati Deiyai, DPR Jalur Pengangkatan, Majelis Rakyat Papua Tengah (MRPT), serta tokoh-tokoh masyarakat dari Mimika dan Deiyai,” tambahnya.

DPR Papua Tengah Dapil VIII Deiyai berharap pertemuan pertama yang difasilitasi Pemerintah Provinsi Papua Tengah dapat menjadi momentum penting dalam mencari solusi yang adil dan independen terkait masalah tapal batas antara Kabupaten Mimika dan Kabupaten Deiyai.

Sementara itu, masyarakat Kapiraya mengharapkan pemerintah segera memberikan kejelasan status wilayah yang menjadi sumber konflik ini, guna mencegah terjadinya ketegangan sosial yang berkepanjangan di masa depan. [*].