DPR Papua Tengah Desak Hentikan Eksploitasi SDA Ilegal di Kapiraya, Nilai Jadi Pemicu Konflik Kamoro–Mee

NABIRE, TOMEI.ID | Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRPT) secara resmi mendesak penghentian seluruh aktivitas eksploitasi sumber daya alam (SDA) ilegal di Distrik Kapiraya yang diduga kuat menjadi pemicu konflik horizontal antara masyarakat adat Kamoro dan Mee.

Wakil Ketua II DPRPT, Dr. Petrus Izaack Suripatty, menegaskan keputusan tersebut diambil sebagai respons atas eskalasi ketegangan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir yang semakin mengkhawatirkan stabilitas keamanan daerah.

“Kami telah menyetujui agar seluruh aktivitas eksploitasi SDA ilegal atau tanpa izin segera dihentikan karena patut diduga menjadi pangkal konflik ini,” ujar Petrus Izaack Suripatty kepada media, Jumat (13/2/2026).

DPRPT mengapresiasi langkah cepat Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, yang menggelar rapat koordinasi secara daring pada 13 Februari 2026 dengan melibatkan Kesbangpol Papua Tengah, MRP Papua Tengah, DPRPT, Bupati dan Ketua DPRK Mimika, Bupati Deiyai, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Dogiyai.

Rapat tersebut menghasilkan kesepakatan untuk membentuk tim penanganan konflik di tiga kabupaten yang berbatasan langsung dengan wilayah terdampak guna mempercepat stabilisasi dan pemulihan keamanan masyarakat.

“Langkah Gubernur bertujuan menghentikan konflik dan membentuk tim penanganan di tingkat kabupaten yang berbatasan. DPRPT menyampaikan apresiasi atas respons cepat tersebut,” kata Petrus Izaack Suripatty.

DPRPT juga mendorong koordinasi lanjutan dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua Tengah guna membentuk tim penanganan konflik di tingkat provinsi.

Legislatif Papua Tengah menekankan pentingnya ketegasan aparat keamanan dalam menindak pihak-pihak yang diduga sengaja memicu konflik horizontal di tengah masyarakat adat yang selama ini hidup berdampingan secara damai.

“Kami mengharapkan aparat keamanan menegakkan hukum positif secara tegas terhadap siapa pun yang dengan sengaja memantik konflik,” tegas Petrus Izaack Suripatty.

DPRPT juga meminta negara hadir secara nyata untuk mencegah konflik meluas dan berkepanjangan, termasuk memastikan tidak ada warga yang terpaksa mengungsi dari tanah leluhur mereka.

Dalam konteks tata kelola wilayah, DPRPT mengingatkan agar batas-batas wilayah adat yang telah diakui secara turun-temurun tetap dihormati. Penetapan batas administratif pemerintahan tidak boleh mengabaikan sistem pengetahuan dan kesepakatan adat yang telah hidup lama di tengah masyarakat.

DPRPT menilai penghormatan terhadap batas adat menjadi kunci meredam ketegangan yang berpotensi berkembang menjadi konflik terbuka yang sulit dikendalikan aparat keamanan.

Di tengah situasi yang masih sensitif, DPRPT menyerukan seluruh pihak di Kapiraya untuk menahan diri dan tidak mudah terprovokasi oleh kepentingan pihak-pihak tertentu.

“Sebagai masyarakat beriman, saudara-saudara di Kapiraya diminta menahan diri dan tidak terhasut untuk saling berkonflik demi menjaga persaudaraan dan kedamaian bersama,” ujarnya.

Penghentian eksploitasi SDA ilegal dinilai sebagai langkah strategis untuk memutus sumber ketegangan sekaligus membuka ruang dialog dan rekonsiliasi antar komunitas adat di wilayah Kapiraya tersebut. [*].