DPR Papua Tengah Terima LHP BPK RI atas LKPD 2025, Gubernur Tegaskan Tindak Lanjut Seluruh Rekomendasi

NABIRE, TOMEI.ID | Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Tengah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Nabire, Jumat (19/6/2026).

Penyerahan LHP tersebut menjadi momentum penting bagi Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola keuangan daerah di tengah tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan.

BACA JUGA: DPR Papua Tengah Terima LHP BPK RI atas LKPD 2025, Perkuat Akuntabilitas Keuangan Daerah

Dalam sambutannya, Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang disampaikan BPK RI sebagai bagian dari upaya pembenahan sistem pengelolaan keuangan daerah.

“Pemerintah Provinsi Papua Tengah berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sebagai langkah memperkuat tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Meki Nawipa.

Menurut gubernur, rekomendasi yang diberikan BPK harus dipandang sebagai instrumen perbaikan yang mendorong terciptanya sistem pengelolaan keuangan yang lebih efektif, tertib, dan bertanggung jawab.

Karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah diminta menjadikan hasil pemeriksaan tersebut sebagai bahan evaluasi dalam memperkuat pengawasan internal, meningkatkan disiplin administrasi, serta memastikan penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Meki Nawipa juga mengingatkan bahwa akuntabilitas bukan hanya tanggung jawab pengelola keuangan daerah, melainkan menjadi tanggung jawab seluruh aparatur pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik.

Pada kesempatan yang sama, ia menyampaikan apresiasi kepada DPR Papua Tengah yang selama ini menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurutnya, sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif menjadi fondasi penting dalam memastikan setiap kebijakan pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, dan menjawab kebutuhan masyarakat Papua Tengah.

“Ke depan, kita ingin memastikan bahwa seluruh kebijakan dan program pembangunan benar-benar berdampak bagi masyarakat. Setiap anggaran yang dikelola harus mampu menghadirkan pelayanan yang lebih baik dan mempercepat pembangunan demi kesejahteraan rakyat Papua Tengah,” ujarnya.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPR Papua Tengah, jajaran Pemerintah Provinsi Papua Tengah, perwakilan BPK RI, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Penyerahan LHP BPK RI atas LKPD Tahun Anggaran 2025 menjadi pengingat bahwa setiap rupiah anggaran daerah harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, sehingga mampu mendorong pembangunan yang efektif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah. [*].