NABIRE, TOMEI.ID | Dua mama Papua, Aliana Pogau dan Ottopina Wayau, menjadi korban dalam insiden ledakan yang diduga berasal dari bom granat atau roket di sekitar Kampung Danggoa, Kabupaten Intan Jaya, Kamis (18/6/2026). Peristiwa yang terjadi di tengah konflik bersenjata itu kembali menyoroti rentannya keselamatan warga sipil di wilayah konflik.
BACA JUGA: Dua Warga Sipil Terluka di Danggoa, Bupati Intan Jaya Minta Aparat Kedepankan Pendekatan Humanis
Kedua korban mengalami luka-luka dengan tingkat keparahan berbeda dan saat ini masih menjalani perawatan medis di RSUD Sugapa. Setelah kejadian, pihak Gereja, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya, dan masyarakat setempat bergerak cepat mengevakuasi korban untuk mendapatkan penanganan medis.
Insiden tersebut memicu keprihatinan berbagai pihak, termasuk Gereja Katolik Intan Jaya yang menegaskan pentingnya perlindungan terhadap masyarakat sipil di tengah situasi keamanan yang belum sepenuhnya kondusif.
BACA JUGA: TPNPB Klaim Seorang Ibu Terluka Akibat Serangan Drone di Intan Jaya, Sebut Warga Mengungsi ke Hutan
Pimpinan Gereja Katolik Intan Jaya sekaligus Pastor Dekan Dekenat Moni Puncak Jaya, Keuskupan Timika, Pastor Yance Yogi, Pr, mengatakan peristiwa di Danggoa menjadi peringatan bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik agar tidak mengorbankan warga sipil.
“Kami dari pimpinan Gereja Katolik Dekenat Moni Puncak Jaya mengingatkan semua pihak, terutama TNI-Polri maupun TPNPB, agar tidak mengorbankan masyarakat sipil. Kejadian yang terjadi di Danggoa sangat memprihatinkan karena yang menjadi korban adalah mama-mama yang tidak terlibat dalam konflik,” ujar Pastor Yance dalam video berdurasi 7 menit 13 detik yang diterima media ini, Jumat (19/6).
BACA JUGA: BREAKING NEWS: Warga Sipil Perempuan Terluka Parah Akibat Ledakan Granat di Intan Jaya
Menurutnya, berdasarkan informasi yang diterima, Aliana Pogau baru saja kembali dari kebun dan sedang membersihkan hasil panennya ketika ledakan terjadi.
“Beliau baru pulang dari kebun dan sedang membersihkan hasil tanamannya, termasuk petatas yang dibawanya. Namun kemudian terjadi ledakan yang diduga berasal dari roket hingga mengakibatkan luka serius. Satu korban lainnya, Mama Ottopina Wayau, juga mengalami luka-luka. Ini adalah sebuah tragedi kemanusiaan yang sangat memprihatinkan,” katanya.
Pastor Yance menegaskan bahwa masyarakat sipil tidak boleh menjadi korban dalam konflik yang melibatkan aparat keamanan dan kelompok bersenjata.
“Kalau yang berkonflik adalah TNI-Polri dan TPNPB, maka carilah lawan masing-masing. Mengapa mama-mama yang harus menjadi korban? Mengapa perempuan dan masyarakat biasa yang tidak tahu apa-apa justru terkena dampaknya? Ini yang membuat kami prihatin. Korban adalah mama-mama, perempuan, dan warga biasa yang tidak terlibat dalam konflik apa pun,” tegasnya.
Ia mengajak seluruh pihak mengedepankan nilai kemanusiaan dan menghentikan tindakan yang berpotensi mengancam keselamatan masyarakat sipil.
“Kita semua adalah manusia ciptaan Tuhan. Tidak ada tujuan apa pun yang dapat membenarkan jatuhnya korban dari kalangan masyarakat sipil. Jangan sampai masyarakat biasa dianggap sebagai musuh. Mama-mama yang menjadi korban ini adalah masyarakat yang sedang menjalankan aktivitas sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan keluarganya,” ujarnya.
Pastor Yance juga mengingatkan bahwa kekerasan hanya akan meninggalkan penderitaan berkepanjangan bagi masyarakat yang hidup di tengah konflik.
“Kematian, pembunuhan, dan kekerasan mungkin terjadi dalam waktu singkat, tetapi luka yang ditinggalkan akan dirasakan dalam waktu yang lama. Karena itu kami mengimbau semua pihak untuk menghentikan tindakan yang dapat mengorbankan masyarakat sipil dan lebih mengedepankan nilai kemanusiaan,” katanya.
Keprihatinan serupa disampaikan Ketua Penanganan Konflik Intan Jaya, Eliaz Mujizau. Ia menegaskan negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat sipil yang hidup di tengah situasi konflik.
“Mereka adalah rakyat sipil dan kaum yang tidak bersuara, tetapi justru menjadi korban. Karena itu kami berharap negara hadir untuk melindungi rakyat, bukan membunuh rakyat atau membiarkan rakyat menjadi korban,” kata Eliaz.
Menurutnya, seluruh pihak harus bersama-sama menjaga keamanan dan menciptakan situasi damai di Intan Jaya tanpa mengedepankan kekerasan.
“Mari kita rapatkan barisan. Pemerintah, aparat keamanan, dan seluruh elemen masyarakat harus bekerja sama menciptakan daerah ini tetap aman. Jangan dengan kekerasan, karena setiap kali kekerasan terjadi, rakyatlah yang menjadi korban di mana-mana,” ujarnya.
Eliaz juga mempertanyakan komitmen perlindungan terhadap masyarakat yang menjadi salah satu tugas utama aparat keamanan.
“Pertanyaannya sekarang, siapa yang bertugas melindungi rakyat? Bukankah salah satu tugas utama aparat adalah melindungi masyarakat? Mari buktikan itu di Tanah Papua, khususnya di Intan Jaya. Jangan hanya berlaku di luar Papua, tetapi tunjukkan juga kepada masyarakat di sini bahwa mereka benar-benar dilindungi,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa apabila yang menjadi sasaran operasi adalah kelompok bersenjata, maka masyarakat sipil harus berada di luar jangkauan konflik.
“Kalau memang yang dicari adalah TPN-OPM atau kelompok bersenjata, silakan berhadapan dengan pihak yang bersenjata. Tetapi jangan rakyat yang menjadi korban. Rakyat harus selalu dilindungi karena mereka tidak bersalah dan tidak terlibat dalam konflik,” katanya.
Bagi Eliaz, peristiwa di Danggoa merupakan tragedi kemanusiaan yang tidak seharusnya terjadi karena menimpa perempuan Papua yang tidak memiliki keterlibatan apa pun dalam konflik.
“Hari ini yang menjadi korban adalah seorang mama Papua yang tidak melakukan apa-apa dan tidak bersalah. Karena itu perlindungan terhadap mama-mama Papua harus menjadi perhatian serius semua pihak. Mereka adalah ibu-ibu yang melahirkan dan membesarkan generasi penerus bagi bangsa dan negara di tanah ini,” pungkasnya.
Peristiwa di Kampung Danggoa kembali menjadi pengingat bahwa masyarakat sipil, terutama perempuan dan anak-anak, merupakan kelompok paling rentan ketika konflik bersenjata terjadi. Berbagai pihak berharap keselamatan warga sipil ditempatkan sebagai prioritas utama guna mencegah terulangnya insiden serupa di Kabupaten Intan Jaya. [*].
