FGD IPDN Bedah Kemiskinan di Papua Tengah, Pemprov Perkuat Kebijakan Berbasis Bukti untuk Percepatan Pembangunan DOB

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah bersama Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pengumpulan Data Penelitian di Ruang Rapat Wakil Gubernur Papua Tengah, Kamis (30/7/2026). 

Forum ini digelar untuk menghimpun data dan rekomendasi sebagai dasar penyusunan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran di daerah otonomi baru (DOB).

FGD dipimpin Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Papua Tengah Silwanus Sumule, mewakili Gubernur Meki Nawipa, dengan mengangkat tema “Inklusivitas Pembangunan dalam Pengentasan Kemiskinan pada Daerah Otonomi Baru (DOB).”

BACA JUGA: Pemprov Papua Tengah Matangkan Studi Kelayakan Peternakan, Bidik Kemandirian Pangan dan Penguatan Ekonomi Daerah

Kegiatan tersebut melibatkan tim peneliti IPDN, perangkat daerah, serta para pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi berbagai persoalan pembangunan sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) guna mempercepat penanggulangan kemiskinan di Papua Tengah.

Dalam sambutannya, Silwanus menegaskan penelitian IPDN menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas perencanaan pembangunan daerah.

“Kegiatan ini menjadi bagian dari proses penelitian strategis IPDN untuk menghimpun berbagai data, informasi, masukan, serta rekomendasi dari para pemangku kepentingan di Papua Tengah,” ujarnya.

Menurutnya, hasil penelitian tersebut diharapkan mampu melahirkan kebijakan yang menjawab tantangan pembangunan di wilayah DOB.

“Hasil kajian tersebut diharapkan menjadi dasar ilmiah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang mampu menjawab tantangan kemiskinan di wilayah DOB,” kata Silwanus.

Selama diskusi, peserta membahas berbagai faktor yang memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat, mulai dari akses pendidikan, pelayanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, pembangunan infrastruktur dasar, hingga penguatan kapasitas pemerintahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

FGD juga menjadi forum penyamaan persepsi antara pemerintah daerah, akademisi, dan pemangku kepentingan agar strategi penanggulangan kemiskinan tidak hanya berorientasi pada capaian statistik, tetapi mampu menghadirkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Hasil penelitian IPDN nantinya diharapkan menjadi rujukan bagi Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam menyusun perencanaan pembangunan yang lebih akurat, memperkuat efektivitas program pengentasan kemiskinan, serta mempercepat pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Papua Tengah. [*].