Berita

Forkopimda Paniai Bahas Penambahan Militer, DPRK Ingatkan Jangan Tambah Luka Rakyat

PANIAI, TOMEI.ID | Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Paniai menggelar rapat di Kantor Bupati, Senin (29/9/2025) sore, untuk membahas situasi penambahan pos dan personel militer di wilayah tersebut. Kebijakan itu dinilai berpotensi menambah ketegangan sekaligus memperdalam trauma masyarakat.

Dalam forum yang dihadiri pejabat daerah, Dandim TNI, Kapolres Paniai, serta unsur DPRD, Wakil Ketua Komisi A DPRK Paniai, Melianus Yatipai, menyampaikan kritik keras terhadap pola pendekatan keamanan yang ditempuh negara. Ia menegaskan, masyarakat Paniai tidak membutuhkan tambahan pos militer, melainkan pembangunan nyata di bidang pendidikan dan kesehatan.

“Sejarah sudah mencatat luka rakyat Papua sejak 1969, 1980, hingga peristiwa 8 Desember 2014 dan 15 Desember 2015. Semua itu meninggalkan trauma mendalam. Jangan tambah luka baru. Hentikan kekerasan terhadap rakyat Paniai,” tegas Yatipai.

Menurutnya, kehadiran pasukan dalam jumlah besar hanya menambah rasa takut warga. Aparat, katanya, harus memahami adat serta menghargai kebiasaan masyarakat Paniai sehingga pendekatan lebih manusiawi, bukan represif.

“Kami DPRD menegaskan: tidak boleh ada penambahan militer di Paniai. Yang sudah ada cukup. TNI-Polri harus beradaptasi dengan masyarakat, bukan sewenang-wenang melakukan kekerasan. Ingat, kalian datang sebagai tamu di tanah ini. Harus tahu diri,” ujarnya.

Selain itu, Yatipai juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak mengulang kegagalan masa lalu yang hanya menebar janji tanpa realisasi. Ia menilai rakyat sudah terlalu lama menunggu pelayanan dasar yang layak.

“Kami minta kepada pemerintah eksekutif jangan sibuk operasi keamanan. Yang dibutuhkan rakyat kita adalah sekolah yang layak, fasilitas kesehatan yang baik. Itu yang utama,” tegasnya.

Ia menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa aparat keamanan seharusnya memberi rasa aman, bukan justru menjadi sumber persoalan di lapangan.

“Tugas TNI-Polri adalah memberi rasa aman. Jangan sampai justru jadi sumber masalah,” pungkas Yatipai. [*].

Redaksi Tomei

Recent Posts

Perekrutan Maba Kedokteran Lewat MoU Pemda Dinilai Diskriminatif, Rektor dan Dekan FK Uncen Didesak Cabut Kebijakan

JAYAPURA, TOMEI.ID | Kebijakan penerimaan mahasiswa baru Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih (Uncen)…

46 menit ago

Kick Off 30 Mei, 9 Tim Tanah Papua Siap Bersaing di Liga 4 Nasional 2026

JAYAPURA, TOMEI.ID | Putaran Nasional Liga 4 Indonesia 2025/2026 atau Piala Presiden resmi akan dimulai…

58 menit ago

Film “Pesta Babi” Diputar di Aspan Jayapura, Mahasiswa Papua Bangun Kesadaran Kolektif Soal Tanah Adat dan Ancaman Eksploitasi

JAYAPURA, TOMEI.ID | Ratusan mahasiswa dari berbagai kota studi di Jayapura berkumpul mengikuti nonton bareng…

6 jam ago

Dekan FK Uncen Tegaskan Jalur Mandiri Kedokteran Tetap Dibuka, Diprioritaskan untuk OAP Lewat Kerja Sama Pemda

JAYAPURA, TOMEI.ID | Polemik penutupan jalur mandiri umum (JMSB) pada Program Studi Kedokteran Universitas Cenderawasih…

20 jam ago

Kedudukan KAPP Pusat Dipastikan Tetap di Papua, Elpis Karoba Tegaskan Dasar Hukumnya Jelas

JAYAPURA, TOMEI.ID | Ketua Steering Committee Rapat Pleno BPD Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) enam…

23 jam ago

KNPB Mamberamo Tengah Kecam Penembakan Pelajar dan Warga Sipil di Kobakma

JAYAPURA, TOMEI.ID | Badan Pengurus Wilayah Komite Nasional Papua Barat (BPW-KNPB) Mamberamo Tengah mengecam keras…

23 jam ago