Forum Papua Ditutup, Gubernur Papua Tengah Tegaskan Otsus Harus Tepat Sasaran dan Berpihak pada OAP

TIMIKA, TOMEI.ID | Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menegaskan bahwa percepatan pembangunan Papua membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRP, MRP, serta seluruh pemangku kepentingan agar kebijakan pembangunan benar-benar berdampak bagi masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).

Penegasan tersebut disampaikan saat menutup Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua hari kedua sekaligus pertemuan teknis yang berlangsung di Timika, Selasa (12/5/2026).

Forum strategis tersebut dihadiri Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia beserta jajaran, Menteri Keuangan RI, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Kepala Sekretariat Wakil Presiden RI, Komisi II DPR RI, BP3OKP, para gubernur, bupati, wali kota se-Tanah Papua, pimpinan DPRP, MRP, sekretaris daerah, pimpinan OPD, akademisi, tokoh adat, tokoh agama, mitra pembangunan, serta insan pers.

Dalam sambutannya, Meki Nawipa menyampaikan apresiasi kepada seluruh narasumber dan peserta forum atas kontribusi pemikiran dalam memperkuat arah pembangunan Papua.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Tengah, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh narasumber, pemerintah pusat, pemerintah daerah, mitra pembangunan, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi sehingga forum ini berjalan dengan baik,” ujarnya.

Menurutnya, forum tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis yang akan menjadi dasar penguatan tata kelola pembangunan Papua ke depan.

Beberapa poin penting yang disepakati dalam forum tersebut antara lain penguatan sinergi pemerintah pusat dan daerah, penguatan tiga pilar utama Papua yakni gubernur, DPRP, dan MRP, implementasi interoperabilitas SIPD-RI, SIKD-Otsus, dan SIPPP, serta percepatan pelaksanaan Sensus Orang Asli Papua sebagai basis data pembangunan.

Selain itu, forum juga mendorong percepatan penyelesaian Perdasus dan Perdasi, revisi PP Nomor 54 Tahun 2004 tentang MRP, serta penguatan tata kelola Dana Otonomi Khusus melalui revisi PMK Nomor 33 Tahun 2024.

Meki Nawipa menegaskan bahwa seluruh hasil forum tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif semata, tetapi harus diwujudkan melalui langkah nyata dan kolaborasi lintas sektor.

“Seluruh hasil dan rekomendasi ini tidak boleh berhenti sebagai dokumen forum semata, tetapi harus ditindaklanjuti secara nyata melalui koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota se-Tanah Papua,” tegasnya.

Ia menambahkan, Papua membutuhkan kolaborasi dan kebersamaan dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan, bukan berjalan sendiri-sendiri.

“Papua membutuhkan kolaborasi, bukan berjalan sendiri-sendiri. Forum seperti ini menjadi ruang penting untuk menyatukan langkah dan memastikan seluruh kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Papua,” katanya.

Gubernur Papua Tengah juga menekankan bahwa Dana Otonomi Khusus harus dikelola secara transparan, tepat sasaran, dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat asli Papua.

“Kita ingin Dana Otonomi Khusus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama Orang Asli Papua melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi,” ujarnya.

Menurutnya, seluruh kebijakan pembangunan harus sejalan dengan visi Papua Tengah, yakni mewujudkan Papua Tengah emas yang adil, bermartabat, harmonis, maju, dan berkelanjutan.

Menutup sambutannya, Meki Nawipa secara resmi menutup seluruh rangkaian Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua dan berharap seluruh rekomendasi segera diimplementasikan demi terwujudnya Papua yang mandiri, damai, dan sejahtera.

“Semoga seluruh kebijakan dan program yang telah dirumuskan bersama dapat segera diimplementasikan demi terwujudnya Papua yang mandiri, adil, damai, dan sejahtera,” pungkasnya. [*].