LANI JAYA, TOMEI.ID | Forum Peduli Rakyat (FPR) Distrik Awina, Kabupaten Lanny Jaya, menyatakan sikap menolak pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya dan mengusulkan agar skema tersebut dialihkan menjadi bantuan dana tunai serta penguatan fasilitas pendidikan.
Pernyataan sikap itu dirilis pada Senin (23/2/2026) dini hari sebagai respons atas kekhawatiran masyarakat terkait keamanan dan kualitas pelaksanaan program.
Dalam keterangan tertulisnya, TF-PR menyebut keresahan warga meningkat setelah beredarnya informasi di media sosial mengenai dugaan kasus keracunan yang dikaitkan dengan program serupa di sejumlah daerah lain. Informasi tersebut, menurut mereka, menimbulkan kecemasan di kalangan orang tua dan siswa.
Namun demikian, informasi yang beredar di media sosial tersebut belum dapat diverifikasi secara independen, dan belum ada pernyataan resmi dari otoritas terkait mengenai validitas klaim tersebut dalam konteks Distrik Awina.
“Melihat kasus-kasus yang beredar, kami tidak ingin hal serupa terjadi pada generasi di Distrik Awina,” tulis TF-PR dalam pernyataannya.
Sebagai alternatif, TF-PR mengusulkan agar skema MBG di Distrik Awina diubah menjadi bantuan dana yang dapat dikelola untuk kepentingan pendidikan siswa. Beberapa poin yang mereka ajukan antara lain pengalihan anggaran menjadi bantuan tunai bagi pelajar SD, SMP, dan SMA, pembiayaan bulanan untuk kebutuhan pendidikan, serta dukungan guna melengkapi fasilitas sekolah.
Forum tersebut juga meminta adanya koordinasi terbuka antara pihak sekolah, koordinator program, serta pemerintah distrik guna membahas kemungkinan penyesuaian mekanisme pelaksanaan program.
Dalam pernyataannya, TF-PR menegaskan bahwa apabila aspirasi masyarakat tidak direspons dan terjadi dampak yang merugikan siswa, maka tanggung jawab moral dan administratif akan dimintakan kepada pihak terkait, termasuk koordinator MBG, kepala sekolah, dan Kepala Distrik Awina.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pemerintah daerah maupun penyelenggara program MBG terkait tuntutan tersebut. Upaya konfirmasi masih dilakukan untuk memperoleh penjelasan mengenai standar keamanan pangan, mekanisme pengawasan, serta prosedur mitigasi risiko dalam pelaksanaan program.
Penolakan ini mencerminkan pentingnya transparansi, sosialisasi menyeluruh, dan komunikasi berbasis data dalam implementasi kebijakan publik, khususnya yang menyangkut kesehatan dan keselamatan anak-anak.
Di tengah dinamika perdebatan yang berkembang, dialog konstruktif antara masyarakat, pihak sekolah, dan pemerintah dinilai menjadi kunci agar kebijakan pendidikan dan kesehatan dapat berjalan efektif, aman, dan sesuai kebutuhan lokal. [*].
