WAMENA, TOMEI.ID | Fraksi Demokrat DPR Papua Pegunungan mengkritik kinerja Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Kritik tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR Papua Pegunungan melalui pandangan umum Fraksi Demokrat. Fraksi menilai keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari kepatuhan administrasi dan laporan keuangan, tetapi harus terlihat dari efektivitas anggaran serta manfaat pembangunan bagi masyarakat.
Sekretaris Fraksi Demokrat, Fransina Daby, menyoroti ketidaksinkronan antara perencanaan dan realisasi program. Lemahnya serapan anggaran serta pelaksanaan yang tidak berkelanjutan dinilai mengurangi daya ungkit APBD dalam menjawab persoalan sosial dan ekonomi.
“Harus lihat dampak yang nyata ke masyarakat. Jangan ada ketidaksinkronan antara perencanaan dan realisasi. Serapan anggaran lemah, pelaksanaan tidak kontinu. Program lebih banyak bersifat administrasi daripada substansi, sementara manfaat belum merata, terutama untuk kemiskinan dan pengangguran,” tegas Fransina Daby dalam pandangan umumnya.
Fraksi Demokrat juga menyoroti kualitas sejumlah proyek pembangunan yang dinilai rendah dan cepat mengalami kerusakan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengurangi manfaat pembangunan sekaligus membebani keuangan daerah melalui biaya rehabilitasi atau pembangunan ulang.
Fraksi meminta Pemprov Papua Pegunungan memperketat evaluasi pelaksanaan program di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Program yang telah dianggarkan harus memiliki target, pelaksanaan, dan hasil yang terukur.
Fraksi Demokrat juga mendesak pemerintah segera menyampaikan materi KUA-PPAS Perubahan 2025 yang disebut terlambat hingga 30 September. Keterlambatan dokumen tersebut dinilai dapat mengganggu proses perencanaan dan penganggaran daerah.
Di sektor pendapatan, Fraksi Demokrat mendorong percepatan digitalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah itu dinilai penting untuk meningkatkan transparansi, efektivitas pemungutan, dan menutup potensi kebocoran pendapatan.
Fraksi menegaskan APBD harus menjadi instrumen keadilan sosial. Belanja daerah diminta lebih diarahkan pada sektor yang berdampak langsung terhadap masyarakat, terutama infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi rakyat.
Kinerja ekonomi Papua Pegunungan turut menjadi sorotan. Fraksi Demokrat mencatat target pertumbuhan ekonomi 5 persen hanya terealisasi 4,25 persen. Sementara IPM tercatat 56,20 persen, masih jauh di bawah rata-rata nasional yang disebut mencapai 75,9 persen.
Pada sektor kemiskinan, Fraksi Demokrat mencatat penurunannya hanya 0,34 persen. Capaian tersebut dinilai belum menunjukkan percepatan yang memadai untuk menjawab persoalan kemiskinan di Papua Pegunungan.
“Penurunan angka kemiskinan ini terlalu kecil. Harus ada strategi multisekoral agar penurunan lebih signifikan,” disampaikan dalam catatan Fraksi Demokrat.
Fraksi Demokrat meminta pemerintah menerapkan strategi lintas sektor untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Program harus terintegrasi dengan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja.
Di tengah kritik tersebut, Fraksi Demokrat tetap memberikan apresiasi atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Pemprov Papua Pegunungan Tahun Anggaran 2025.
“Opini WTP adalah penilaian audit tertinggi dari BPK. Laporan keuangan disajikan secara benar, jujur, dan sesuai standar akuntansi pemerintah. Ini patut diapresiasi,” ujar Fransina Daby.
Namun, Fraksi Demokrat mengingatkan bahwa WTP bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pemerintahan. Kepatuhan dalam pengelolaan keuangan harus berjalan seiring dengan kualitas belanja, efektivitas program, dan manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat.
Fraksi Demokrat juga menekankan pentingnya soliditas kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan periode 2024–2029. Pembagian kewenangan keduanya diminta berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut Fraksi Demokrat, hubungan kerja yang solid diperlukan agar visi dan misi pemerintahan dapat diterjemahkan secara konsisten menjadi kebijakan dan program yang menjawab kebutuhan masyarakat.
“Hak masyarakat Papua Pegunungan harus dijunjung tinggi, terutama dalam pelayanan sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” tegasnya.
Fraksi Demokrat mengapresiasi Gubernur, Wakil Gubernur, dan seluruh jajaran Pemprov Papua Pegunungan atas capaian opini WTP. Namun, capaian tersebut diminta tidak berhenti sebagai prestasi administratif.
Fraksi Demokrat mendesak pemerintah menjadikan WTP sebagai pijakan untuk memperbaiki tata kelola, meningkatkan efektivitas APBD, memperkuat kualitas pembangunan, dan memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Papua Pegunungan. [*].
