NABIRE, TOMEI.ID | Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Front Rakyat Bergerak menyerukan aksi demonstrasi disertai mogok satu kota di Nabire pada Selasa (7/4/2026).
Aksi tersebut direncanakan berlangsung damai, namun mengangkat isu-isu strategis yang dinilai krusial, mulai dari pengelolaan sumber daya alam hingga arah kebijakan otonomi khusus serta legitimasi lembaga representasi kultural Papua.
Momentum aksi bertepatan dengan 59 tahun kontrak karya PT Freeport Indonesia (1967–2026), yang oleh massa aksi dipandang sebagai simbol panjangnya sejarah eksploitasi sumber daya alam di Papua.
Dalam pernyataan resminya, Front Rakyat Bergerak menilai kehadiran industri tambang di Papua tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik global dan nasional, termasuk fase menjelang Penentuan Pendapat Rakyat 1969 yang hingga kini masih menjadi ruang perdebatan.
Secara historis, mereka merujuk pada penemuan cadangan mineral di kawasan Ertsberg–Grasberg oleh Jean Jacques Dozy pada 1936 sebagai titik awal eksplorasi besar-besaran. Tahap eksplorasi oleh Freeport pada 1960 hingga kontrak karya 1967 disebut sebagai fondasi yang menentukan arah pengelolaan tambang di Papua hingga saat ini.
Selain aspek sejarah, massa aksi juga menyoroti berbagai dampak yang dinilai masih dirasakan masyarakat, seperti persoalan kerusakan lingkungan, ketimpangan ekonomi, serta dinamika sosial di wilayah sekitar tambang.
Dalam tuntutannya, Front Rakyat Bergerak menyampaikan sejumlah poin utama, yakni penutupan operasi PT Freeport Indonesia, evaluasi dan pengembalian kebijakan otonomi khusus agar lebih berpihak kepada masyarakat, peninjauan terhadap peran Majelis Rakyat Papua (MRP), serta penghentian pendekatan keamanan yang dinilai berlebihan di sejumlah wilayah Papua.
Seruan aksi ini juga ditujukan kepada berbagai elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, pelajar, buruh, petani, nelayan, mama-mama pasar, pemuda, hingga tokoh adat dan agama, baik dari kalangan OAP maupun non-OAP.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat tanggapan resmi dari pemerintah maupun instansi terkait mengenai rencana aksi tersebut. Aparat keamanan diharapkan mengedepankan pendekatan persuasif guna memastikan jalannya aksi tetap damai dan tertib.
Aksi mogok kota yang direncanakan ini menjadi cerminan dinamika sosial-politik yang terus bergerak di Papua, sekaligus menegaskan bahwa isu sumber daya alam, keadilan ekonomi, dan representasi politik masih menjadi titik krusial dalam ruang publik.
Seruan ini menjadi sinyal menguatnya konsolidasi gerakan sipil di Papua Tengah, yang terus membangun kekuatan kolektif menghadapi berbagai kebijakan yang dinilai tidak adil. [*].
