JAKARTA, TOMEI.ID | Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto di tengah menguatnya dinamika politik nasional terkait polemik dokumen pendidikan dan bergulirnya usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, niat tersebut disampaikan Gibran dalam pertemuan bersama Presiden Prabowo yang berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menurut Prasetyo, pertemuan tersebut membahas perkembangan situasi politik nasional, termasuk dinamika yang berkaitan dengan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai persoalan dokumen pendidikan Gibran.
“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA,” ujar Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo sekaligus meluruskan informasi yang menyebut Presiden Prabowo menolak niat pengunduran diri tersebut. Ia menegaskan, Presiden tidak menyampaikan penolakan, tetapi memberikan sejumlah saran kepada Gibran dalam pertemuan itu.
Selain menyampaikan niat pengunduran diri, Gibran juga memohon kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen-dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Pernyataan Istana tersebut menjadi perhatian publik karena muncul di tengah polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran yang kembali mencuat setelah adanya perkembangan putusan di lembaga peradilan. Persoalan tersebut kemudian mendorong sejumlah anggota DPR RI untuk mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat sebagai salah satu mekanisme konstitusional dalam menindaklanjuti persoalan tersebut.
Di parlemen, sebanyak 50 anggota DPR RI dari enam fraksi disebut telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, membenarkan adanya pengumpulan tanda tangan tersebut. Ia menyebutkan, surat usulan itu telah disampaikan kepada pimpinan DPR RI untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme kelembagaan.
“Ada 50-an anggota yang sudah menandatangani,” kata Mardani saat dikonfirmasi pada Selasa (10/11/2026).
Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengonfirmasi bahwa pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai usulan Hak Menyatakan Pendapat tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa tindak lanjutnya harus melalui mekanisme dan ketentuan konstitusi yang berlaku.
“Ya, kami memang sudah menerima laporan tersebut, namun kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya,” ujar Puan seusai rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Puan juga menyampaikan bahwa pimpinan DPR akan mendengarkan berbagai masukan dari fraksi-fraksi, komisi, serta anggota dewan sebelum menentukan langkah selanjutnya. Dengan demikian, usulan yang telah ditandatangani sejumlah anggota DPR tersebut masih harus melalui tahapan pembahasan dan pengambilan keputusan sesuai tata tertib dewan.
Secara konstitusional, Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak DPR yang diatur dalam Pasal 20A UUD 1945 dan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Penggunaannya memiliki persyaratan serta tahapan tersendiri. Karena itu, pengumpulan tanda tangan dan penyampaian usulan belum berarti DPR telah mengambil keputusan resmi untuk menggunakan hak tersebut ataupun menetapkan pemakzulan.
Di sisi lain, putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mengenai persoalan dokumen pendidikan Gibran menjadi bagian penting dari latar belakang polemik yang berkembang. Kedua lembaga peradilan tersebut memiliki pertimbangan dan kewenangan masing-masing dalam memeriksa perkara yang diajukan kepada mereka.
Dalam putusannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri Gibran yang dapat dijadikan dasar penyetaraan pendidikan sebagaimana dipersoalkan para pemohon. Namun, MK juga menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden melalui perkara tersebut.
Pantauan Tomei terhadap perkembangan pemberitaan dan perbincangan di ruang publik menunjukkan bahwa kabar mengenai niat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka menjadi perhatian dalam dinamika politik nasional. Pernyataan Istana mengenai pertemuan selama 2,5 jam bersama Presiden Prabowo memunculkan berbagai pertanyaan mengenai kelanjutan posisi Wakil Presiden di tengah persoalan hukum dan tekanan politik yang berkembang.
Di tengah beragam tanggapan tersebut, perhatian publik juga tertuju pada transparansi proses hukum terkait dokumen pendidikan Gibran serta langkah DPR RI dalam menindaklanjuti usulan Hak Menyatakan Pendapat. Masyarakat membutuhkan penjelasan yang terbuka dan berdasarkan fakta agar tidak terjebak dalam spekulasi, informasi yang belum terverifikasi, maupun kesimpulan yang mendahului proses konstitusional.
Redaksi Tomei memandang bahwa perkembangan persoalan ini perlu diikuti secara cermat melalui keterangan resmi para pihak, dokumen hukum, serta mekanisme ketatanegaraan yang berlaku. Kepastian mengenai status pengunduran diri, proses hukum di PTUN, dan tindak lanjut DPR menjadi hal penting agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga berita ini diturunkan, keterangan resmi yang disampaikan Mensesneg Prasetyo Hadi baru memastikan adanya penyampaian niat pengunduran diri Gibran kepada Presiden Prabowo. Belum ada pernyataan bahwa pengunduran diri tersebut telah ditetapkan secara resmi. Sementara itu, usulan Hak Menyatakan Pendapat masih menunggu tindak lanjut melalui mekanisme DPR RI.
Perkembangan selanjutnya akan menjadi perhatian publik, terutama menyangkut proses hukum, keputusan kelembagaan DPR, serta sikap resmi Presiden dan Wakil Presiden dalam menghadapi dinamika politik nasional tersebut. [*]
