TIMIKA, TOMEI.ID | Guna menjamin keamanan bagi warga sekitar demi menjelang Natal, Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, mengambil langkah tegas untuk mengakhiri konflik sosial yang berkecamuk di Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika.
Agenda strategis ini diawali dengan menggelar pertemuan penting bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika dan unsur Forkopimda di Rimba Hotel, Timika, Sabtu (20/12/2025).
Pertemuan strategis tersebut difokuskan untuk merumuskan solusi komprehensif guna menghentikan perang saudara di wilayah tersebut. Pemerintah memprioritaskan terciptanya stabilitas keamanan demi menjamin kedamaian masyarakat, terutama menjelang perayaan Natal 2025.
Agenda ini dihadiri langsung oleh jajaran pimpinan tinggi, mulai dari Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah, Kapolda, Danrem, Kabinda, hingga Bupati dan Wakil Bupati Mimika. Kehadiran tokoh-tokoh dari Majelis Rakyat Papua (MRP), DPR Papua Tengah, serta pejabat dari Kabupaten Puncak semakin memperkuat komitmen kolektif untuk menyelesaikan konflik secara permanen.
Tidak hanya di tingkat pejabat, pemerintah juga menempuh pendekatan humanis dengan berdialog langsung bersama para korban dan perwakilan warga yang bertikai. Langkah ini diambil untuk mendengarkan langsung aspirasi akar rumput dan memahami akar permasalahan secara mendalam demi keadilan semua pihak.
Gubernur Meki Nawipa dengan tegas menyerukan penghentian total seluruh pertikaian. Ia menekankan bahwa per 20 Desember 2025 harus menjadi titik balik berakhirnya kekerasan di Kwamki Narama, Mimika, Papua Tengah.
“Perang harus berhenti! Jangan ada lagi pertumpahan darah. Kita, orang Papua, jumlahnya tidak banyak, jangan terus-menerus saling mengorbankan nyawa,” ujar Gubernur Meki dengan nada prihatin.
Senada dengan hal tersebut, Bupati Mimika John Rettob menegaskan bahwa kehadiran pemerintah dan aparat adalah bukti nyata negara hadir untuk mengakhiri konflik. Pemerintah menyatakan kesiapannya menjadi penjamin dalam proses rekonsiliasi serta menyalurkan bantuan pascakonflik bagi masyarakat terdampak.
Setelah situasi dipastikan kondusif, Pemerintah Provinsi Papua Tengah akan melakukan koordinasi lanjutan di Nabire untuk menyelesaikan persoalan sosial secara menyeluruh. Namun, Gubernur mengingatkan bahwa penghentian perang adalah syarat mutlak yang tidak bisa ditawar.
“Yang terpenting saat ini adalah perang harus berhenti. Hentikan semua pertikaian. Jangan ada lagi perang,” tegas Gubernur Meki mengakhiri arahannya demi keselamatan seluruh rakyat. [*].
