Berita

Temui Massa Aksi, Gubernur Meki: Pengangkatan CPNS Kode R Harus Lewat Jalur Resmi

NABIRE, TOMEI.ID | Gubernur Papua Tengah, Meki Frit Nawipa, menegaskan bahwa proses pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2024 dengan Kode R harus dilakukan melalui mekanisme resmi dan sesuai prosedur nasional.

Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur saat menemui massa CPNS Kode R yang melakukan aksi damai di halaman Kantor Gubernur Papua Tengah, Senin (14/7/2025).

Menurut Gubernur, kewenangan pengangkatan CPNS sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).

baca juga : Pemprov Papua Tengah Dukung Operasi Patuh Noken 2025 di Nabire

“Kamu demo dari pagi sampai matahari terbenam, tidak bisa dapat. Karena yang menentukan status PNS itu negara, bukan gubernur. Jalurnya harus audiensi resmi ke DPR Provinsi. DPR akan panggil BKD, lalu dibentuk Pansus untuk lanjut ke KemenPAN-RB dan BKN,” ujar Gubernur.

Gubernur juga menekankan pentingnya pendekatan terhormat dalam menyampaikan aspirasi. Menurutnya, CPNS Kode R adalah anak negeri yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan hormat, bukan dengan cara-cara yang tidak sesuai etika birokrasi.

“Kamu pemilik negeri ini. Jangan mengemis di jalan. Sekarang pulang dan susun surat resmi ke DPR. Jangan pakai demo-demo lagi. Sekolah tinggi tapi cara bertindak tidak mencerminkan itu,” lanjutnya.

Ia menegaskan, status formasi Kode M dan Kode R terjadi sebelum dirinya menjabat, sehingga perlu waktu dan data untuk mempelajari duduk persoalannya.

“Gubernur tidak tahu-menahu soal formasi Kode R yang terjadi sebelum saya menjabat. Kami butuh dokumen dan data resmi untuk memahami kasus ini,” jelasnya.

Untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, Gubernur meminta perwakilan koordinator CPNS Kode R untuk melakukan pertemuan guna menjelaskan alur dan menyampaikan aspirasi secara formal.

“Saya minta Philipus Yeimo dan satu orang datang ketemu saya langsung. Yang lain silakan pulang. Kita bahas secara baik-baik, bukan dengan emosi,” pungkasnya. [*].

Redaksi Tomei

Recent Posts

Aktivis Adat Kenedi Desak Pemprov Serius Tangani Karhutla, Soroti Ancaman Ruang Hidup Papua

NABIRE, TOMEI.ID | Di tengah meluasnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Papua…

2 menit ago

Penerbangan Bersubsidi PT AMA Resmi Beroperasi, Pemprov Papua Tengah Perkuat Akses Wilayah Pegunungan

NABIRE, TOMEI.ID | Program penerbangan bersubsidi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah, sebagai langkah strategis memperkuat…

23 jam ago

FPM Papua Tengah Desak Pemerintah Segera Bertindak Dugaan Penyanderaan 9 Warga di Jila

NABIRE, TOMEI.ID | Forum Peduli Masyarakat (FPM) Papua Tengah mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah…

23 jam ago

KADIN Papua Tengah Dorong Pemerintah Amankan Air Bersih di Tengah Ancaman El Nino

NABIRE, TOMEI.ID | Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Papua Tengah mendorong pemerintah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi…

1 hari ago

Panah Papua Soroti 1.473 Hotspot, Desak Penanganan Karhutla Lindungi Ruang Hidup OAP

MANOKWARI, TOMEI.ID | Perkumpulan Panah Papua menyoroti meningkatnya sebaran titik panas (hotspot) di sejumlah wilayah…

1 hari ago

Hadapi Puncak Kemarau, Kapolda Papua Tengah Perintahkan Tujuh Langkah Antisipasi Karhutla

NABIRE, TOMEI.ID | Menghadapi meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama periode kemarau, Kapolda…

1 hari ago