Berita

Temui Massa Aksi, Gubernur Meki: Pengangkatan CPNS Kode R Harus Lewat Jalur Resmi

NABIRE, TOMEI.ID | Gubernur Papua Tengah, Meki Frit Nawipa, menegaskan bahwa proses pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2024 dengan Kode R harus dilakukan melalui mekanisme resmi dan sesuai prosedur nasional.

Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur saat menemui massa CPNS Kode R yang melakukan aksi damai di halaman Kantor Gubernur Papua Tengah, Senin (14/7/2025).

Menurut Gubernur, kewenangan pengangkatan CPNS sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).

baca juga : Pemprov Papua Tengah Dukung Operasi Patuh Noken 2025 di Nabire

“Kamu demo dari pagi sampai matahari terbenam, tidak bisa dapat. Karena yang menentukan status PNS itu negara, bukan gubernur. Jalurnya harus audiensi resmi ke DPR Provinsi. DPR akan panggil BKD, lalu dibentuk Pansus untuk lanjut ke KemenPAN-RB dan BKN,” ujar Gubernur.

Gubernur juga menekankan pentingnya pendekatan terhormat dalam menyampaikan aspirasi. Menurutnya, CPNS Kode R adalah anak negeri yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan hormat, bukan dengan cara-cara yang tidak sesuai etika birokrasi.

“Kamu pemilik negeri ini. Jangan mengemis di jalan. Sekarang pulang dan susun surat resmi ke DPR. Jangan pakai demo-demo lagi. Sekolah tinggi tapi cara bertindak tidak mencerminkan itu,” lanjutnya.

Ia menegaskan, status formasi Kode M dan Kode R terjadi sebelum dirinya menjabat, sehingga perlu waktu dan data untuk mempelajari duduk persoalannya.

“Gubernur tidak tahu-menahu soal formasi Kode R yang terjadi sebelum saya menjabat. Kami butuh dokumen dan data resmi untuk memahami kasus ini,” jelasnya.

Untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, Gubernur meminta perwakilan koordinator CPNS Kode R untuk melakukan pertemuan guna menjelaskan alur dan menyampaikan aspirasi secara formal.

“Saya minta Philipus Yeimo dan satu orang datang ketemu saya langsung. Yang lain silakan pulang. Kita bahas secara baik-baik, bukan dengan emosi,” pungkasnya. [*].

Redaksi Tomei

Recent Posts

Perubahan APBD Dogiyai 2026 Diuji: Jangan Besar di Atas Kertas, Kecil Manfaat di Kampung

DOGIYAI, TOMEI.ID | DPRK Dogiyai bersama Pemerintah Kabupaten Dogiyai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang…

20 menit ago

70 Suspek Campak di Manokwari, Mince Wilil Dorong Respons Cepat dan ORI 95 Persen

MANOKWARI, TOMEI.ID | Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari, Mince Wilil, menekankan…

5 jam ago

Macuan Perkuat Respons KLB Campak, ORI Ditargetkan Capai 95 Persen

MANOKWARI, TOMEI.ID | Puskesmas Macuan, Distrik Masni Utara, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, memperkuat kesiapan penanggulangan…

5 jam ago

Fahutan UNIPA Perkuat Kolaborasi Indonesia–Australia, Kebakaran Hutan Dibahas dalam Perspektif Terpadu

MANOKWARI, TOMEI.ID | Fakultas Kehutanan Universitas Papua (Fahutan UNIPA) memperkuat ruang akademik dan kolaborasi internasional…

5 jam ago

UNIPA Bahas Pengelolaan Kebakaran Terpadu, Indonesia–Australia Perkuat Ketahanan Iklim Papua

MANOKWARI, TOMEI.ID | Pengelolaan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia mulai diarahkan pada pendekatan terpadu…

9 jam ago

KNPB Nabire Desak Peninjauan Perjanjian 1962, Soroti Krisis Kemanusiaan dan Minta Mediasi Internasional

NABIRE, TOMEI.ID | Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Nabire kembali menyoroti persoalan sejarah dan…

9 jam ago