Berita

Temui Massa Aksi, Gubernur Meki: Pengangkatan CPNS Kode R Harus Lewat Jalur Resmi

NABIRE, TOMEI.ID | Gubernur Papua Tengah, Meki Frit Nawipa, menegaskan bahwa proses pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2024 dengan Kode R harus dilakukan melalui mekanisme resmi dan sesuai prosedur nasional.

Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur saat menemui massa CPNS Kode R yang melakukan aksi damai di halaman Kantor Gubernur Papua Tengah, Senin (14/7/2025).

Menurut Gubernur, kewenangan pengangkatan CPNS sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).

baca juga : Pemprov Papua Tengah Dukung Operasi Patuh Noken 2025 di Nabire

“Kamu demo dari pagi sampai matahari terbenam, tidak bisa dapat. Karena yang menentukan status PNS itu negara, bukan gubernur. Jalurnya harus audiensi resmi ke DPR Provinsi. DPR akan panggil BKD, lalu dibentuk Pansus untuk lanjut ke KemenPAN-RB dan BKN,” ujar Gubernur.

Gubernur juga menekankan pentingnya pendekatan terhormat dalam menyampaikan aspirasi. Menurutnya, CPNS Kode R adalah anak negeri yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan hormat, bukan dengan cara-cara yang tidak sesuai etika birokrasi.

“Kamu pemilik negeri ini. Jangan mengemis di jalan. Sekarang pulang dan susun surat resmi ke DPR. Jangan pakai demo-demo lagi. Sekolah tinggi tapi cara bertindak tidak mencerminkan itu,” lanjutnya.

Ia menegaskan, status formasi Kode M dan Kode R terjadi sebelum dirinya menjabat, sehingga perlu waktu dan data untuk mempelajari duduk persoalannya.

“Gubernur tidak tahu-menahu soal formasi Kode R yang terjadi sebelum saya menjabat. Kami butuh dokumen dan data resmi untuk memahami kasus ini,” jelasnya.

Untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, Gubernur meminta perwakilan koordinator CPNS Kode R untuk melakukan pertemuan guna menjelaskan alur dan menyampaikan aspirasi secara formal.

“Saya minta Philipus Yeimo dan satu orang datang ketemu saya langsung. Yang lain silakan pulang. Kita bahas secara baik-baik, bukan dengan emosi,” pungkasnya. [*].

Redaksi Tomei

Recent Posts

Evaluasi Program Kesehatan 2025: Dinkes Papua Tengah dan UNICEF Identifikasi Strategi Perbaikan Layanan

NABIRE, TOMEI.ID | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Provinsi Papua Tengah bersama…

27 menit ago

Jelang Hari HAM dan Natal, Ketua Presidium Pemuda Papua Imbau Kota Jayapura Tetap Kondusif

JAYAPURA, TOMEI.ID | Menyongsong Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia pada Rabu, 10 Desember…

48 menit ago

Perkuat Kebersamaan Natal, Distrik Kwelamdua Salurkan BLT dan Bantuan Beras

DEKAI, TOMEI.ID | Kepala Distrik Kwelamdua, Ali Magayang, bersama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK)…

4 jam ago

Perkuat Pengawasan Hutan, Gubernur Papua Barat Daya Serahkan Tujuh Motor Patroli

SORONG, TOMEI.ID | Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menyerahkan tujuh unit sepeda motor patroli…

4 jam ago

Mahasiswa Papua di Bogor Gelar Diskusi Terbuka Peringati 11 Tahun Tragedi Paniai

BOGOR, TOMEI.ID | Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Nabire, Paniai, Dogiyai, Deiyai (IPMANAPANDODE) Kota Studi Bogor…

17 jam ago

Peringati 12 Tahun Tragedi Paniai, Mahasiswa di Manokwari Tuntut Keadilan dan Proses Hukum Tuntas

MANOKWARI, TOMEI.ID | Biro Humas Koordinator Wilayah Kabupaten Paniai (KORPAN) Ikatan Mahasiswa Pegunungan Tengah (IMPT)…

17 jam ago