Gubernur Papua Mulai Cetak Sawah 100 Hektare di Waropen, Pertanian Disiapkan Jadi Kekuatan Ekonomi Baru

WAROPEN, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mulai mendorong transformasi sektor pertanian di Kabupaten Waropen melalui program cetak sawah dan optimalisasi lahan produktif sebagai langkah memperkuat ketahanan pangan sekaligus membuka pusat ekonomi baru di wilayah pesisir utara Papua.

Hal ini ditandai dengan penanaman padi perdana yang dilakukan Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, di lahan sawah rakyat Kampung Baino Jaya, Distrik Oudate, Kabupaten Waropen, Senin (18/5/2026).

Dalam kegiatan tersebut, pemerintah mulai mengembangkan kawasan pertanian seluas 100 hektare yang diproyeksikan menjadi salah satu sentra produksi pangan baru di Papua.

Langkah itu dinilai menjadi bagian penting dari strategi pemerintah daerah dalam mengurangi ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.

“Kami fokus pada pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan untuk mendukung ekonomi masyarakat,” tegas Matius Fakhiri saat memberikan arahan di lokasi penanaman perdana.

Menurut Fakhiri, Kabupaten Waropen memiliki potensi lahan yang luas dan subur sehingga sangat memungkinkan dikembangkan sebagai kawasan pertanian produktif dalam jangka panjang.

Ia menilai sektor pertanian tidak hanya berfungsi menjaga ketahanan pangan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung dan membuka lapangan kerja baru.

Selain pengembangan sawah, Pemerintah Provinsi Papua juga mendorong penguatan komoditas unggulan lain seperti kelapa, kakao, kopi, dan berbagai tanaman pangan lokal yang dinilai memiliki nilai ekonomi tinggi.

Fakhiri meminta pemerintah kabupaten memanfaatkan dukungan program strategis nasional dan sinergi dengan pemerintah pusat agar pengembangan pertanian di Waropen dapat berjalan lebih cepat dan terukur.

“Potensi daerah harus dimanfaatkan dengan baik supaya masyarakat benar-benar merasakan dampak pembangunan,” ujarnya.

Dalam arahannya, Gubernur Papua juga menegaskan bahwa setiap program pembangunan pertanian wajib melibatkan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat dan bagian utama dari pembangunan daerah.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat adat menjadi faktor penting agar pembangunan berjalan berkelanjutan dan tidak menimbulkan persoalan sosial di kemudian hari.

Pemerintah Provinsi Papua berharap pengembangan kawasan pertanian di Waropen dapat menjadi motor penggerak ekonomi baru sekaligus memperkuat posisi Papua sebagai daerah yang mampu membangun kemandirian pangan dari potensi wilayah sendiri.

Selain meningkatkan produksi pangan, program tersebut juga diharapkan memperkuat stabilitas ekonomi masyarakat kampung dan mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pasokan bahan pokok dari luar Papua. [*].